Terkini

FPI Online, Malang - Ketua Komisi Hukum dan Fatwa MUI Malang, KH. Luthfi Bashori menegaskan bahwa umat Muslim yang mendukung orang kafir menjadi pemimpin berarti telah menentang firman Allah.
 
Di dalam Alquran banyak ayat yang secara tegas melarang umat Islam memilih pemimpin kafir, salah satunya di dalam surat Ali Imran ayat 28 yang berbunyi:
 
Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu).
 
Menurut Kyai Luthfi, umat Islam di Indonesia itu jumlahnya mayoritas, jadi tidak ada yang namanya 'situasi darurat' dalam memilih pemimpin di NKRI ini. "Setiap individu Muslim wajib memilih pemimpin sesama muslim, termasuk saat pilkada di DKI Jakarta," jelasnya kepada Suara Islam Online, Kamis (25/8/2016).
 
Terkait sikap Ketua Tim Pemenangan Ahok, Nusron Wahid yang memimpin acara khataman Alquran saat peresmian posko pemenangan Ahok, menurut Kyai Luthfi hal tersebut merupakan pengkhianatan.
 
"Muslim yang ikut menjadi anggota tim pemenangan Ahok, maka termasuk bentuk pengkhianatan kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW serta kepada seluruh umat Islam Indonesia," tegasnya.


Senin, 22 Agustus 2016

Jakarta - Baru saja selesai sidang di Mahkamah Konstitusi (MK), dimana Ahok mengajukan judicial review UU Pilkada. Yaitu Ahok memohon kepada Majelis Hakim MK agar diperbolehkan tidak mengambil cuti kampanye saat Pilgub DKI 2017, yang bagi sebagian besar masyarakat jelas ini merupakan siasat Ahok supaya bisa bebas menggunakan fasilitas negara saat masa kampanye.

Padahal saat Pilgub DKI 2012 lalu Ahok justru sangat ngotot meminta Fauzi Bowo sebagai Cagub DKI petahana (incumbent) untuk mengambil cuti kampanye dengan alasan supaya Fauzi Bowo tidak bisa menggunakan fasilitas negara, sbb buktinya:

http://gubernurmuslim.com/news/index.php/2016/08/12/ahok-menjelangpilgub-dki-2012-fauzi-bowo-sebagai-cagub-dki-incumbent-wajib-mengambil-cuti-kampanye/

Namun hari ini Ahok terpaksa gigit jari karena keinginannya itu dimentahkan oleh Majelis Hakim MK. Apabila Ahok tetap ngotot, MK masih berkenan memberikan Ahok kesempatan selama 14 hari (2 minggu), tepatnya sampai 5 September 2016 untuk memperbaiki dulu berkas permohonannya karena banyak ngawur, tidak jelas dan tidak lengkap.

Seperti yang dimaksud Ahok bahwa apabila ia melakukan cuti kampanye maka itu akan menyebabkan "kerugian negara", bagi Majelis Hakim MK alibi Ahok ini tidak jelas, dan Ahok pun memang tidak mampu memaparkannya dengan logis.

Termasuk pula alibi Ahok bahwa ia akan kehilangan "hak konstitusional" apabila mengambil cuti kampanye, bagi Majelis Hakim MK itupun tidak jelas.

Siang ini di ruang sidang MK Ahok benar-benar telah dipermalukan oleh Majelis Hakim MK. Wajah Ahok pucat pasi bagai mayat setelah mendengar langsung penjelasan-penjelasan para hakim MK, yang telah menguliti berkas permohonan Ahok yang ngawur dan sumir.

Sebelum kemudian tanpa banyak bicara kepada Majelis Hakim MK, Ahok ngeloyor pergi meninggalkan ruang sidang sebagai seorang pecundang gagal!

FPI Online, Jakarta - Peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI R Siti Zuhro mengungkapkan, klaim Ahok yang mengaku telah didukung Megawati Soekarnoputri sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilgub 2017 semakin menunjukkan cagub
 
"Ini semakin menunjukkan dia ngepot-ngepot nggak karuan, ugal-ugalan," ujar Siti Zuhro, Sabtu(20/08/2016) seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL.
 
Siti mengingatkan pada awalnya Ahok meminta dukungan kepada Megawati, bahkan memberikan tenggat waktu agar merestui dia kembali berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat. 
 
Karena tak juga ada sinyal positif dari Mega, Ahok memutuskan maju lewat jalur perseorangan dengan menggandeng Heru Budi Hartono, Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI. Relawannya yang tergabung dalam Teman Ahok pun gencar mengumpulkan KTP untuk memenuhi persyaratan.
 
"Jalur perseorangan memang harus lebih siap. Karena harus kumpulkan KTP. Tapi jangan kamuflase, jangan tiba-tiba say good bye," sambung peneliti asal Blitar, Jatim ini. 
 
Karena, seiring dengan perjalanan waktu, Ahok ternyata tidak jadi lewat perseorangan. Dia memutuskan maju lewat jalur partai politik. Padahal saat itu, mereka sudah mengklaim berhasil mengumpulkan satu juta KTP, jauh melebihi dari yang disyaratkan minimal 525 ribu KTP. 
 
"Jadi anti klimaks. Saat pengumuman 1 juta KTP, dia malah mengenalkan diri akan maju lewat parpol," ungkap doktor alumni Curtin University, Perth, Australia ini. Saat itu ada tiga partai yang menyatakan mendukung, Hanura, Golkar, dan Nasdem. 
 
Sekarang, dia menambahkan, Ahok kembali merapat ke PDIP. Bahkan mengklaim sudah mendapat dukungan. 
 
Menurutnya, itu sama saja Ahok berusaha menggiring opini dan memberikan semacam warning kepada Megawati. Namun, melihat manuver politik Ahok selama ini, orang mulai tidak percaya. "Karena omongan yang mana yang bisa dipercaya dari Ahok," tandasnya.

FPI Online, Jakarta - Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, KH Tengku Zulkarnain mengatakan bahwa upaya para ulama dan masyarakat yang menginginkan pemimpinnya seorang Muslim itu dijamin oleh UUD 1945. 
 
Tengku menjelaskan, di dalam UUD pasal 28e, negara menjamin tiap-tiap warganya untuk memeluk agama dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing. 
 
"Memilih pemimpin Muslim itu dijamin oleh negara karena kita sedang menjalankan ajaran agama. Memilih pemimpin muslim juga merupakan kewajiban. Itu perintah Allah, perintah Alquran dan perintah hadits. Dan ini hak kita juga, kemerdekaan dalam mengeluarkan pendapat," jelasnya saat ditemui Suara Islam Online beberapa waktu lalu di Bogor.
 
Karena itu, Tengku mempertanyakan kepada sejumlah pihak yang tendensius kepada umat Islam dengan mengatakan jangan bawa-bawa agama dalam berpolitik. "Jadi kalau kita mau taat agama kok dibilang rasis, dibilang sara? padahal justru itu telah dijamin oleh negara, pasal 28e itu," ungkapnya.
 
"Kalau kita bawa agama dibilang sara, berarti orang di Bali sara dong, kenapa sejak dahulu gubernurnya orang Hindu, kenapa di Papua sejak dahulu juga selalu gubernurnya orang Kristen. Kan kita juga tidak pernah protes, karena itu semua dijamin oleh UUD," tambahnya.
 
Selain itu, Tengku juga menegaskan bahwa soal kepemimpinan adalah persoalan yang sangat penting dalam ajaran Islam. "Perintah seperti puasa itu hanya ada satu ayat di Alquran, dan semua taat dalam berpuasa. Sedangkan soal memilih pemimpin itu ada puluhan ayat, wajib bagi kaum muslimin yang memimpin itu sesamanya," pungkasnya.
 
Suara-Islam.com

FPI Online, Banten – Front Pembela Islam (FPI) mendatangi kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Banten di Kota Serang, Selasa (23/08/2016) lalu, guna meminta penjelasan soal jaket pasukan pengibar bendera (paskibra) bermotif salib yang membuat heboh warga.

“Kedatangan kami untuk silaturahim sekaligus tabayyun (klarifikasi) terkait masalah tersebut,” ujar Ketua FPI Serang Nasehudin. Kamis (25/08/2016).

Pada kesempatan itu, Nasehudin ditemui langsung oleh Kadispora Banten, Ali Fadila, beserta staf dan Kepala Paskibra Banten.

Menurut Nasehudin, Ali Fadila mengaku tidak ada unsur kesengajaan sama sekali dari pihaknya atas pembuatan motif salib tersebut. Hal itu, klaim Ali, murni karena faktor kelalaian.

“Bahkan sampai mengangkat sumpah di hadapan FPI bahwa sungguh tidak ada unsur kesengajaan,” kata Nasehudin menerangkan.

Jaket Paskibra Banten bermotif salib.
 Jaket Paskibra Banten bermotif salib.

Nasehudin mengungkap, pihak Dispora juga meminta maaf serta menarik kembali jaket tersebut dari peredaran. Dispora juga mengaku akan menyobek kain putih yang menutupi resleting jaket yang membuat motif terlihat seperti salib itu.

“Alhamdulillah Kadispora sepakat menjaga pemuda-pemudi Banten yang cinta NKRI dan menolak kristenisasi,” tandasnya.

FPI, terang Nasehudin, akan terus mengawal hal-hal yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Sekaligus melindungi Banten dari upaya kristenisasi dan sebagainya yang mengancam aqidah umat.

 Surat Terbuka untuk KH Said Aqil Siradj

Disampaikan oleh: Dr . Abdul Chair Ramadhan


FPI Online, Jakarta Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa tanggapan atas pernyataan KH. Said Aqil Siradj selaku Ketua Umum PBNU sebagaimana diberitakan oleh media. Menurut saya –dan menjadi pengetahuan umum– tidaklah pada tempatnya menyampaikan keberadaan Ormas Islam sebagai ancaman atau gangguan terhadap keamanan dalam negeri (kamdagri) – sebutan yang serupa seperti keamanan Nasional atau ketahanan Nasional – tanpa adanya pengetahuan, petunjuk, data-data valid yang mendukung. Pernyatan yang disampaikan kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian adalah sebagai bentuk penyesatan dan cenderung mengarahkan kepada kebencian (hate speech).
 
Persoalan kamdagri memerlukan peranan intelijen keamanan (intelkam) yang menjadi domain Kepolisian Negara Republik Indonesia, walaupun kepada masyarakat umum diberikan hak-hak untuk menyampaikan informasi terkait dengan adanya indikasi dan/atau potensi ancaman atau gangguan keamanan. Namun, penyampaian informasi juga harus mengedepankan norma dan etika, tidak dibenarkan hanya sebatas ungkapan belaka, tanpa adanya “pra bukti permulaan” yang cukup atau memadai, terpenting adalah data-data yakni sekumpulan informasi yang telah diverifikasi.

Indonesia, adalah negara hukum, yang bermakna adanya supremasi hukum dengan menegakkan keadilan dengan kejujuran bukan dengan prasangka. Negara memang organisasi kekuasaan yang diproyeksikan untuk mampu menerapkan hukum dengan cara-cara represif, apabila pendekatan preventif tidak berjalan. Itu hak Negara, namun menjadi aneh jika cara-cara Negara dilakukan oleh Ormas Islam yakni PBNU yang seharusnya menjadi lokomotif bagi penyatuan seluruh elemen umat Islam, khususnya kaum Nadhliyin. Bukan sebagai penjustifikasi dan personifikasi penerap hukum.

Front Pembela Islam (FPI) yang telah banyak berjasa selalu dihadapkan dengan berbagai fitnah, dan berulangkali disampaikan oleh aktor yang sama, tidak lain dan tidak bukan adalah KH. Said Aqil Siradj! Apa sebenarnya yang terbersit dibenaknya? FPI adalah ikon “amar ma’ruf nahi mungkar”, mengapa selalu dipermasalahkan? Saya tidak ingin mengatakan siapa yang mempermasalahkan adalah sejatinya bermasalah, tetapi khusus yang satu ini saya berani mengatakan bahwa “KH. Said Aqil Siradj adalah orang bermasalah!” Pernyataan yang disampaikan oleh yang bersangkutan telah melampui asas praduga tidak bersalah, seolah-oleh bukti adanya ancaman atau gangguan keamanan hanya cukup terlontarkan dari pemimpin Ormas Islam terbesar di Republik Ini.

Disisi lain, ketika mencuat kasus Ahamadiyah, LDII, Syiah, yang bersangkutan bahkan tidak sependapat dengan kalangan yang menentang. Padahal “bukti telah berbicara”. Kondisi demikian tentu tidak sebanding dan tidak berimbang. Sejumlah petunjuk dan data-data memperlihatkan adanya indikasi dan potensi terganggunya kamdagri. bahkan dalam cakupan yang lebih luas ancaman bagi ketahanan Nasional. Dua yang tersebut pertama adalah bersifat lokal, adapun yang tersebut terakhir bersifat transnasional dengan ideologi transendental yang tidak mungkin dapat disandingkan dengan 4 (empat) pilar Kebangsaan Indonesia.
Saya berharap, pimpinan NU kembali kepada kontribusi kerja nyata bagaimana membangun generasi yang mampu berfikir dan berkarya dengan keilmuan dan keimanan, bukan hanya selalu dan seringkali melontarkan pernyataan yang destruktif. Ingat NU itu bukan “Nasi Uduk” yang menjadi sarapan pagi, namun tidak mampu bertahan hingga siang dan malam hari. Demikian.

Jakarta, 23 Agustus 2016.


Tembusan Khusus:       
  1. Al-Habib Prof. DR. Mohammad Baharun, S.H., MA.
  2. Al-Habib DR. Muhammad Rizieq Syihab, Lc., M.A.
  3. KH. Abdul Rasyid Abdullah Syafii
  4. KH. Ir. Muhammad Al-Khathtath.


Keempat nama ini menjadi trending topik di media sosial tanah air maupun dunia. Mereka adalah Tantowi-Liliana, Rio Hariyanto dan Musa. Keempat anak bangsa ini telah sama-sama berjuang menjadi yang terbaik di dunia dalam pertarungan di medan mereka masing masing.

Tantowi Liliana di bidang Bulu Tangkis, Rio sang pembalap juga bertarung menjadi manusia tercepat di dunia, Musa sang hafidz berjuang menjadi penghapal Al-Qur'an terbaik di dunia,.

Namun perlakuan kepada keempatnya sangat berbeda...

TANTOWI - LILIANA

Usai meraih medali Emas cabang Bulu Tangkis di Olimpiade Brazil, media begitu gegap gempita mempublikasikan kemenangan Tantowi-Liliana ini. Beberapa media bahkan menyebut keduanya sebagai pahlawan.

Setibanya ditanah air, keduanya pun memang disambut bak pahlawan yang baru pulang dari medan perang dengan kemenangan besar. Keduanya diarak keliling jalanan Ibu Kota. Luar biasa.

Tidak sampai disitu, pemerintah juga memberikan hadiah uang masing-masing senilai 5 Milyar. Keduanya juga dijanjikan akan mendapat tunjangan sebesar masing-masing 20 Juta setiap bulan selama seumur hidup. Selain itu, masih ada hadiah lainnya, yaitu keduanya mendapat fasilitas gratis naik pesawat armada tertentu ke seluruh dunia selama seumur hidup.

RIO HARYANTO

Rio Haryanto sang pembalap, juga begitu gegap gempita, asa kemenangan begitu tinggi walau sebenarnya tidak pernah memulai pitcnya di 10 besar pada saat start. Dengan dukungan dana yang melimpah, yaitu 15 juta euro (Sekitar 225 Milyar Rupiah), yang diberikan para sponsor (Pertamina, Garuda Indonesia, dan lain sebagainya) wajarlah jika harapan memenangkan pertarungan di aspal ini begitu tinggi.


MUSA

Perkenalkan, namanya Musa, Usianya 7 Tahun, kelahiran Bangka Barat. Soal Prestasi, Musa tidak kalah membanggakan dibanding dengan Tantowi-Liliana serta Rio Haryanto.

Musa cilik ini pernah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Ia menjadi Juara terbaik ke-3 dalam kompetisi penghafal Al-Qur’an tingkat DUNIA.

Musa meraih prestasi membanggakan itu dengan kegigihan dan kesederhanaam. Tidak ada sponsor, tidak ada 15 Juta Euro, tidak ada imbalan 5 Milyar, tidak ada tunjangan 20 juta perbulan seumur hidup, serta tak ada bonus-bonus menggiurkan lainnya.

Mediapun tidak pernah menyebut musa sebagai Pahlawan. Boro-boro menyebut pahlawan, diliput saja tidak. Sunyi senyap dari pemberitaan media nasional. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Miris!


Ketidakadilan sedang berlangsung di negeri ini, dalam berbagai sudut kehidupan sosial masyarakat. Begitu pula media yang hanya memberitakan apa yang sesuai dengan kepentingannya.

Berita kemajuan tentang Islam telah menjadi anak tiri di negeri muslim terbesar di dunia. Innaalillahi!

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar template oleh johnwoodcock. Diberdayakan oleh Blogger.