Terkini

FPI Online, Jakarta - Puluhan pengurus dan anggota Serikat Pekerja Front - Front Pembela Islam (SPF-FPI) memperingati hari buruh internasional dengan mengadakan aksi sosial kepada warga korban penggusuran di kawasan pasar ikan luar batang. Ahad (1/5/2016).

Para buruh yang tergabung di Serikat Pekerja Front (SPF) mengaku sangat senang bisa mengadakan aksi sosial ini karena kita bisa saling berbagi kepada orang lain yang membutuhkan uluran tangan.

Rombongan aksi dipimpin oleh Bapak Ichwan Tuankotta SH. MH. ini memberikan sejumlah bantuan berupa kebutuhan bahan pokok, beras, air mineral, mie instan, kopi, dan sejumlah uang yang akan disalurkan melalui Posko Kemanusiaan FPI yang ada di halaman Masjid Luar Batang.

Diatas puing sisah gusuran rumah warga rombongan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Front (SPF) ini membawa spanduk yang di bentangkan bertuliskan :

 "Aksi Sosial Serikat Pekerja Front (SPF) Peduli Sesama
Dalam Rangka Kegiatan Hari Buruh (May Day) 2016
Dengan Membagikan Sembako
Kepada Warga Luar Batang Korban Penggusuran"

Kedatangan rombongan serikat buruh dibawah naungan FPI ini mendapatkan sambutan hangat dari warga setempat, semoga aksi sosial yang dilakukan oleh Serikat Pekerja Front (SPF) ini bisa menginspirasi para organisasi buruh lainnya.

FPI Online, Jakarta - Ketua Umum Serikat Pekerja Front - Front Pembela Islam (SPF-FPI) Bapak Ichwan Tuankotta SH. MH. Memberikan simbolis bantuan kepada Panitia Posko Kemanusiaan FPI Luar Batang Ustadz Jajang. Ahad (1/5/2016).

Kepada ketua panita Posko Kemanusiaan FPI Luar Batang, Koordinator Aksi Serikat Pekerja Front (SPF) menitipkan sejumlah bantuan untuk diserahkan kepada warga korban penggusuran Pemprov DKI Jakarta.

Bantuan yang disalurkan oleh Serikat Pekerja Front (SPF) ini dihimpun dari iuran setiap anggota, puluhan anggota yang mengikuti aksi pada kali ini bekerja di PT. Ecolab International Indonesia Citeurep dan PT. D&D International Indonesia Cikarang.

Ketua panitia Posko Kemanusiaan FPI Luar Batang Ustadz Jajang tidak lupa mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh Pengurus dan Anggota Serikat Pekerja Front (SPF) yang sudah peduli kepada warga korban penggusuran di kawasan pasar ikan luar batang.

FPI Online, Jakarta - Siang tadi ribuan buruh memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day. Seperti tahun-tahun sebelumnya mereka menggelar demonstrasi di sejumlah titik di Ibu Kota Jakarta. Ahad (1/5/2016).

Gedung DPR RI, Bundaran HI, Istana Negara, dan Glora Bung Karno (GBK) dipadati ribuan buruh dari berbagai organisasi buruh yang datang dari Jabodetabek.


Berbeda dengan organisasi buruh pada umum nya, Serikat Pekerja Front (SPF) sayap juang Front Pembela Islam (FPI) siang tadi menggelar bakti sosial membantu korban penggusuran di Luar Batang.


Pengurus Pusat Serikat Pekerja Front - Front Pembela Islam (PP SPF-FPI) bersama Pimpinan Unit Kerja (PUK) memberikan bantuan kepada warga Luarbatang berupa: 100 paket sembako, 11dus pop mie, 10 karung beras, 3 dus mie instan, 3 dus kopi, uang Rp 350.000,-. Rinci Trimanto bendahara SPF.


Serikat Pekerja FPI berharap santunan yang di salurkan dapat membantu mengurangi beban warga korban penggusuran di pasar ikan Luar Batang Jakarta Utara.

FPI Online, Jakarta - Keputusan Presiden Jokowi menginstruksikan melanjutkan pembangunan proyek reklamasi di Teluk Jakarta, yang merupakan bagian dari National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau Garuda Project, perlu diwaspadai sebagai bentuk campur tangan para cukong di belakang Ahok.
Sinyalemen itu disampaikan pengamat politik Muslim Arbi saat wawancara oleh media (28/04). “Saat KPK sedang mengusut kasus reklamasi, tiba-tiba Jokowi ingin mengambil alih proyek reklamasi. Ini yang dicurigai dan diduga ingin menyelamatkan para cukong,” tegas Muslim Arbi.
Muslim menduga, pelibatan Komisioner KPK dalam rapat yang membahas reklamasi menjadi indikasi kuat adanya upaya untuk menekan lembaga antirasuah itu tidak mengganggu proyek reklamasi. “Ahok masih bersikeras reklamasi tidak melanggar, dengan alasan selalu membawa nama Jokowi dan dihadiri komisioner KPK. Ini patut dicurigai,” papar Muslim.
Menurut Muslim, Jokowi dicurigai berupaya menyelamatkan cukong karena punya kepentingan untuk Pilpres 2019. “Jokowi juga butuh dana, dan kebijakan mendukung reklamasi ini akan memberikan keuntungan buat pengusaha, dan tentunya ada dana yang mengalir dari pengembang untuk Jokowi di Pilpres 2019,” beber Muslim.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan, Pemerintah memutuskan melanjutkan pembangunan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Proyek tersebut merupakan bagian dari National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau Garuda Project.

FPI Online, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan penyelidikan dugaan korupsi dalam pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras masih terus dilakukan.

Pelaksana harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati menyebut bahwa pihaknya telah meminta keterangan 50 orang lebih dalam penyelidikan tersebut.

Bahkan lembaga anti rasuah itu berencana meminta keterangan ahli. "Sudah panggil 50 orang, akan dilanjutkan ahli pertanahan, ahli keuangan dan ahli administrasi," kata Yuyuk di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (29/04/2016).

Menurut Yuyuk, keterangan para ahli tersebut diperlukan untuk memperdalam penyelidikan yang tengah dilakukan. Termasuk untuk memperkuat hasil audit investigatif BPK yang telah diminta KPK sebelumnya.

"KPK memerlukan keterangan ahli-ahli untuk memperkuat juga hasil audit BPK. Audit BPK itu salah satu(bahan penyelidikan) tapi tidak hanya itu yang dipakai KPK," ujar Yuyuk.

Sebelumnya, KPK menegaskan bahwa proses penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan RS Sumber Waras masih terus dilakukan.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menyebut, untuk menaikan status kasus tersebut ke tahap penyidikan masih memerlukan proses. Salah satunya, adalah menelisik apakah ada niat jahat di dalamnya.

"Kalau mau naikin ke penyidikan, harus yakin dalam kejadian itu harus ada niat jahat, bukan semata-mata pelanggaran prosedur. Kalau tidak ada niat untuk melakukan tindakan jahat akan susah juga, itu yang akan kami gali selama tahap penyelidikan," kata Alex, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (29/03/2016).

Alex tidak menampik jika hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi salah satu bahan dalam melakukan penyelidikan. Namun, dia menyebut bahwa hasil audit tersebut masih perlu dikonfirmasi dengan keterangan sejumlah pihak lain.

Sumber : Suara-Islam.Online

FPI Online, Jakarta - Budayawan Betawi Ridwan Saidi mengatakan, kawasan Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara bukanlah tanah milik Negara. Pasalnya, tanah partikelir itu telah dibeli oleh Habib Alaydrus pada 1730 silam kemudian dibagikan kepada warga.
 
"Negara tidak berhak sama sekali atas tanah Luar Batang zaman dahulu disebut tanah partikelir. Tanah itu dibeli pada tahun 1730 oleh Tuan Husein Alaydrus dahulu dan sudah ada penghuninya," kata Ridwan dalam diskusi publik bertajuk 'Membangun bukan Menggusur' di Jakarta, Jumat (29/4/2016).
 
Menurut Ridwan, tanah tersebut awalnya bukan daratan, jadi mengalami sedimentasi menjadi daratan. Kalau Pemprov tetap akan menggusur Luar Batang, berarti mereka telah merampas hak rakyat.
 
"Jadi kalau pemerintah daerah menggusur warga, berarti dia merampok terhadap people of  property dia harus jelaskan dahulu. Dia harus membuktikan bahwa itu tanah dia,"  ungkap mantan politisi PPP ini. 
 
Ridwan menambahkan, zaman sekarang pemerintah pusat maupun daerah setiap bekerja tidak berdasarkan prosedur hukum yang benar. 
 
"Mereka bekerja hanya pakai mulut seperti pengumuman-pengumuman saya pengen bikin kereta api si Cepot semuanya pake mulut apa yang mau dipegang coba. Kami akan beritanya kan bukan rencana Pemda bagaimana Perda Nomor anu untuk anu dan kapan dibongkarnya. Mereka hanya sifatnya pengumuman, itu pemerintah pusat maupun daerah hanya mengeluarkan pengumuman pengumuman lisan tidak ada format hukumnya," urainya.
 
Terkait rencana penggusuran Luar Batang, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menuding pemerintahan yang dijalankan Gubernur DKI Jakarta Ahok lebih kejam dibandingkan dengan pemerintahan zaman kolonial Belanda. 
 
“Belanda pun tidak sesadis itu sebenarnya, jangan pemerintah yang sah lebih kejam dari pada pemerintah kolonial,” kata Yusril di Jakarta, Sabtu (9/4).
 
Menurut Yusril, seharusnya pemerintahan yang sah justru menghargai masyarakatnya sendiri. Terlebih dalam kasus Kampung Luar Batang, tanah yang ada sebenarnya sudah dibeli oleh Habis Alaydrus tahun 1730 lalu. Dalam sejarahnya, tanah di Kampung Luar Batang tersebut merupakan tanah partikelir. 
 
Setelah dibeli oleh salah seorang Habib, masyarakat pribumi yang ingin tinggal diberikan lahan. Bahkan, di lahan tersebut dibangun masjid. 
 
Yusril sendiri diberi kuasa oleh masyarakat Luar Batang untuk membela hak dan kepentingan mereka. 

Sumber : Suara-Islam.Online

Oleh: Alfian Tanjung

FPI Online, Jakarta - Rezim Jokowi sangat welcome dengan Musuh Islam juga musuh negara yakni PKI, agaknya, hutang budi dan hutang janji akan segera dipenuhi pada saat kampanye pilpres.

Diantara janji sang Presiden adalah akan menuntaskan persoalan HAM masa lalu, artinya Jokowi telah menunjukkan wajah aslinya dia adalah pendukung comebacknya PKI, melalu tangan Luhut Binsar Panjaitan dan Agus Wijoyo (anak angkat Jenderal Soetoyo) yang diberi otoritas sebagai Gubernur Lemhanas.

Sementara Gerombolan PKI memulai dengan HUT RI ke 70 pada tahun 2015, dengan mengibarkan bendera PKI di Jawa Timur, Jakarta dan Sumatera Barat.

Ditahun 2016 ada Empat agenda PKI yakni Belok Kiri Fest, Simposium PKI, Pemutaran Film Pulau Buru Tanah Air Beta dan HUT PKI yang ke 102 (menurut kader PKI domestik ke 96). Karena penamaan PKI baru disosialisasikan tanggal 23 Mei 1920, semuanya dipuncaki dengan permohonan maaf pemerintah pada PKI, sebuah peran antagonis dan dagelan yang tidak lucu, Ada negara yang meminta maaf pada pihak yang pernah memberontak pada pemerintahan yang sah.

Jokowi memerintahkan LBP untuk mencari kuburan korban PKI, INGAT! PKI telah membantai sejak 1945, 1946, 1962, 1963, 1964, 1965 sampai 1968 PKI, apa yang dialami oleh Gerombolan PKI merupakan resiko dari SIAPA MENABUR ANGIN AKAN MENUAI BADAI. Artinya sikap memutarkan balikkan fakta sejarah akan membuat satu gerakan pengganyangan PKI akan kembali bergerak, dan itu merupakan kepastian sejarah.

Jokowi telah menyiapkan killing ground untuk dirinya dan para pemimpi PKI, Kenapa demikian?
Umat Islam akan dan pasti Bersatu, NU dengan Bansernya, Muhammadiyah dengan KOKAMnya, PII dengan Brigadenya dan KAPPI, HMI dengan KAMInya, Laskar Santri, Laskar Masjid, ditambah dengan FPI, Taruna Muslim, BARAK, KOBAR, GBN, FAK, FAKI, AAK, dan satuan perlawanan lainnya, TNI semua angkatan dan POLRI jelas akan membuktikan sumpah prajurit dan sumpah bhayangkara mereka bahwa PKI adalah musuh negara.

Artinya, Jokowi dan Gerombolan PKI anda jangan bermimpi untuk membuat PKI sang pengkhianat bangsa untuk hidup kembali. Dengan demikian sangat jelas dan terang benderang siapapun yang secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan membangun kembali PKI dia akan mengulangi nasib yang sama, yakni akan terkubur dalam kubur yang sama, sebelum terulang hal yang sama, hentilkanlah cara-cara yang hanya akan berujung dengan Prahara, huru-hara serta pertumpahan darah yang pemicunya adalah PKI yang mencoba untuk menyiapkan Kudetanya yang ke-3.

SEJARAH INDONESIA TIDAK MEMBERI RUANG, PELUANG DAN POSISI UNTUK KAUM ANTI TUHAN, ANTI KEMANUSIAAN, PENENTANG ALAM, ANTI DEMOKRASI DAN IDIOLOGI USANG. PKI PASTI AKAN DIGILAS OLEH KAUM BERTAUHID DENGAN KEYAKINAN PENUH PADA TUHAN YANG MAHA ESA YAITU ALLAH SWT YANG SENANTIASA MEMBERI RAHMAT-NYA.

*Founder Indonesia Communist Center (ICC)

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar template oleh johnwoodcock. Diberdayakan oleh Blogger.