Terkini

 
 
REKONSILIASI PKI
Jokowi "ngotot" ingin gelar Rekonsiliasi PKI dengan menugaskan scr khusus dua jenderal, yaitu : Menko Polhukam Letjen (Purn) Luhut Binsar Panjaitan dan Gubernur Lemhanas Letjen (Purn) Agus Wijoyo.

Padahal, sejak Reformasi 1998 telah berjalan Rekonsiliasi Nasional secara baik di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara di NKRI.

Seluruh anak bangsa, tanpa melihat Suku Agama Ras dan Antar golongan (SARA), pasca Reformasi 1998 telah mendapat Hak Sosial Ekonomi dan Politiknya secara utuh tanpa diskriminasi, termasuk para mantan anggota PKI dan keluarga serta anak keturunannya.

Lihat saja, anak keturunan PKI kini sudah bisa jadi anggota Dewan, Menteri, Kepala Daerah, Pejabat Publik, PNS, dan bisa ikut aneka pendidikan di semua jeniang tanpa halangan lagi, dan lain sebagainya

Karenanya, Rekonsiliasi PKI sudah selesai dan tidak perlu dibahas lagi. Rekonsiliasi PKI yg digagas Jokowi hanya akan membuka luka lama dan bisa menimbulkan fitnah berbahaya ke depan

FPI Online, Jakarta - Tokoh masyarakat Kampung Akuarium, Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, Upi Yunita (37) membantah pernyataan Gubernur Ahok yang menuduh warga Pasar Ikan dan Kampung Akuarium datang siang hari ke lokasi penggusuran untuk mengambil sembako bantuan lalu pada malam harinya mereka kembali ke rusun. 
 
"Itu bohong, faktanya sehari-hari saya di sana. Ada 270 jiwa yang menetap di tenda-tenda. Ada sembilan tenda yang masing-masing diisi 30 orang. Bahkan ada tenda biru khusus untuk anak-anak," kata Upi Yunita saat menjawab pertanyaan Suara Islam Online di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Kamis (19/05/2016).
 
Upi menjelaskan, warga yang saat ini berada di tenda-tenda semuanya tidak mendapatkan rumah susun baik Rusun di Marunda maupun Rawa Bebek. "Saya pribadi sudah satu bulan lima hari tidur di tenda relawan," ungkap lajang kelahiran 11 Juni 1978 itu. 
 
Mengenai tuduhan Ahok, Upi yang mengaku masih menjalani pendidikan pasca sarjana di sebuah kampus swasta di Jakarta ini menjelaskan, saat ini pihaknya menerima banyak sekali bantuan sembako dari berbagai lembaga kemanusiaan. Dia menyebut bantuan makanan dari Jaringan Merah Putih setiap hari berdatangan. Demikian pula dengan Dompet Dhuafa yang setiap hari mengajar anak-anak. 
 
Di lokasi itu pula menumpuk bantuan sembako, sepatu, susu dan lain-lain yang jika tidak habis dibagikan khawatir terjadi hak-hal yang tidak diinginkan. "Makanya saya memanggil saudara-saudara yang berada di Marunda dan Rawa Bebek supaya ikut mengambil hak mereka yang diberikan para donatur," jelasnya.

Putri tokoh Luar Batang almarhum Daeng Raja ini mengaku bersyukur dan berterima kasih atas bantuan lembaga-lembaga kemanusiaan itu. "Ini karena kemanusiaan, bukan soal politik," kata Upi. 
 
Saat ditanya soal bantuan tenda dari Prabowo Subianto, Upi menjawab dari sembilan tenda yang ada di lokasi penggusuran ada empat tenda dari Jaringan Merah Putih yang disebut merupakan kepanjangan dari Prabowo. Selain itu ada tenda dari MUI, dan lembaga-lembaga lainnya. 

FPI Online, Jakarta - Sekitar 1000 Massa warga Jakarta yang tergabung dari berbagai ormas menggelar aksi meminta pihak KPK segera mengusut kasus dugaan korupsi yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta, alias Ahok. Jumat (20/5/2016).

Dalam aksinya mereka meneriakkan bahwa Ahok telah melakukan perbuatan sewenang-wenang terkait dengan jataban. Di antaranya Ahok melakukan penggusuran masyarakat Luar Batang, penggusuran Kalijodo, dan yang lainnya.

"Ahok telah sewenang-wenang," dan "Ahok Maling... Ahok Maling..."  yel yel massa aksi di halaman depan Gedung KPK, Jakarta.

Dalam aksinya yang damai mendadak berubah rusuh entah dari mana yang memulai keributan pun tak terelakan. Aksi saling lempar batu pun tak bisa dihindari.

Lantaran terdesak, polisi pun menembaki massa dengan gas air mata. Seketika massa pun beransur-ansur meninggalkan gedung KPK. Namun, sebelumnya massa terlihat tak menyerah begitu saja. Hampir 30 menit masa terlibat aksi bentrok dengan pihak kepolisian.

Bahkan Gedung KPK pun tak luput dari sasaran lempar pengunjuk rasa. Hujan batu terjadi, menghantam kaca-kaca gedung lembaga antirasuah.

Untuk diketahui, bukan hanya massa aksi dari Luar Batang yang melakukan aksi. Selain mereka, massa dari Hidupkan Masyarakat Sejahtera, Forum Betawi Rempug (FBR), Aliansi Masyarakat Jakarta Utara (AMJU).

FPI Online, Jakarta - Mabes TNI menegaskan, menyikapi terkait maraknya penyebaran atribut dan simbol Partai Komunis Indonesia (PKI) di kalangan masyarakat, TNI selaku komponen utama dalam mempertahankan kedaulatan negara telah melakukan berbagai upaya mengantisipasi berkembangnya paham Komunisme/Marxisme/Lenimisme.

“Hingga saat ini TNI telah bekerjasama dengan Kepolisian melaksanakan penertiban penggunaan atribut dan simbol yang berbau paham komunisme. TNI baik secara institusi maupun individu menempatkan hukum sebagai Panglima Tertinggi dalam melaksanakan tugasnya, hal ini selaras dengan kode etik prajurit yaitu tunduk kepada hukum yang tertuang dalam Sumpah Prajurit TNI,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Tatang Sulaiman di Mabes TNI Cilangkap Jakarta, Kamis(19/05/2016)
 
Kapuspen TNI menjelaskan, menyikapi perkembangan penyebaran ajaran komunisme dan berbagai macam atribut PKI tersebut, TNI mengacu pada TAP MPRS XXV/1966, TAP MPR 1/2003 dan UU RI NO 27/1999 (Pasal 107 A sd 107 F) tentang kejahatan terhadap keamanan negara sebagai norma hukum dalam menjalankan tugasnya. 
 
“Telah diketahui bersama dan secara jelas bahwa PKI sejak tanggal 5 Juli 1966 telah dinyatakan sebagai sebagai organisasi terlarang dan telah dibubarkan di seluruh wilayah Indonesia, serta larangan berbagai kegiatan untuk menyebarkan dan mengembangkan paham dan ajarannya,” tegas Sulaiman. 
 
Mengacu kepada norma hukum tersebut, maka sikap dan tindakan prajurit TNI apabila menemukan penyebaran atribut dan simbol PKI, maka hukumnya wajib untuk menindak terhadap pelanggaran hukum yang selanjutnya diserahkan kepada pihak Kepolisian. 
 
“Dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh para Komandan Satuan dan prajurit di lapangan dalam menertibkan maraknya atribut dan simbol PKI sudah benar dan sesuai aturan, jika TNI membiarkan dan tidak menindaknya maka justru TNI akan disalahkan karena melanggar pasal pembiaran terhadap kejahatan yaitu Pasal 164 KUHP,” tambahnya.
 
Peran ini harus diambil oleh aparat keamanan (TNI) sebagai perwujudan hadirnya negara, jika TNI lalai maka kelompok-kelompok masyarakat akan ambil alih peran tersebut sehingga kelompok masyarakat akan saling berhadapan, bertikai dan ini kehancuran.



JOKOWI BINGUNG
 
Presiden Jokowi memerintahkan Penegakan Hukum dan menegaskan bahwa Paham PKI dilarang di NKRI sesuai TAP MPRS No.XXV Th.1966 dan KUHP Pasal 107 a, b, c, d dan e, serta UU No.27 Th.1999 dan TAP MPR RI No.1 Th.2003.

Namun ada yang "aneh bin ajaib" dari Jokowi, bahkan Ironis, yaitu :

1. Bahwa Jokowi walau tdk Minta Maaf pd PKI, namun menugaskan Menko Polhukam Letjen (Purn) Luhut Binsar Panjaitan agar mencari "Formula Rekonsiliasi" untuk PKI, shg ini menjadi ruang baru bagi PKI utk bangkit kembali.

2. Bahwa Jokowi melalui Gubernur Lemhanas Letjen (Purn) Agus Wijoyo, merestui digelarnya "Simposium PKI" yg isinya menempatkan PKI sebagai "korban" dalam peristiwa G30S/PKI, shg umat Islam dan TNI yang menumpas PKI di posisi yg "salah".

3. Bahwa Jokowi dg mengatas-namakan Penegakan HAM menginstruksikan agar dicari dan dibongkar kuburan massal Pengikut PKI yg ditumpas rakyat akibat Pengkhianatan PKI 1965, shg akan memperkuat posisi PKI sbg "korban".

4. Bahwa Jokowi melarang TNI dan POLRI melakukan "sweeping" thd Pengguna Atribut PKI, krn di negeri demokrasi kebebasan berpendapat dijamin Konstitusi, shg terbit Surat Telegram Kapolri tertgl 13 April 2016 yg melarang Polri lakukan  "Razia" thd PKI tapi cukup dg jalan deteksi dan penyelidikan, serta melarang Polri lakukan "Penyitaan " buku-buku PKI di Kampus, Toko dan Percetakan.

5. Bahwa Jokowi melalui Kapolri melarang dan mengancam Ormas dan Kelompok Masyarakat mana pun yang "menyita" atribut atau buku PKI, dan juga yang "mengusir" atau "menghentikan" kegiatan PKI, sbgmn tercantum dalam Surat Telegram Kapolri tertgl 13 April 2016.


Karenanya, Kader PKI kini semakin mendapat angin segar utk menyebar-luaskan logo mau pun buku-buku PKI, sedang Ormas Islam dan Masyarakat Anti PKI terancam ditindak dan ditangkap aparat keamanan.

Luar Biasa .... !!!

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar template oleh johnwoodcock. Diberdayakan oleh Blogger.