Terkini

Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli mendatangi nelayan di Muara Angke, Jakarta Utara. Kedatangan Rizal Ramli bersama Menteri KKP Susi Pudjiastuti itu dilakukan usai mengunjungi pulau hasil reklamasi.
Rizal meminta klarifikasi dari nelayan Muara Angke terkait laporan Gubernur Ahok yang menyatakan Teluk Jakarta sudah tidak ada ikannya dan nelayan Muara Angke bukanlah warga asli setempat. Alhasil kebohongan Ahok selama ini pun terbongkar.
"‎Saya ingin penjelasan dan klarifikasi dari kalian (nelayan) bahwa di laut kita sudah tidak ada ikan. Jadi masih banyak ikan? Atau cuma terganggu alur lautnya dan ikannya masih ada?‎," tanyanya di Pusat Pelelangan Ikan Muara Angke, Jakarta Utara, Rabu (04/5/2016).
Tak hanya itu, mantan Menko Perekonomian ini juga mengklarifikasi pernyataan Ahok yang  menyatakan bahwa sejatinya di Teluk Jakarta dan sekitarnya sudah tidak ada lagi nelayan asli. Pasalnya,  belum lama ini Ahok mengungkapkan keraguannya terkait keaslian nelayan yang melakukan penyegelan di Pulau G, Teluk Jakarta.
‎"Ada yang mengatakan bahwa nelayan sekitar Jakarta sebetulnya sudah tidak ada? Betul enggak? Berapa total nelayan yang ada di kawasan utara Jakarta ini? Berapa keluarganya? Berapa total nelayan?," kata dia.
Menjawab pertanyaan tersebut, para nelayan yang mengikuti dialog interaktif tersebut menegaskan bahwa pernyataan Ahok adalah bohong. Bahkan, mereka juga menunjukkan kartu identitas mereka yang menandakan keaslian mereka. 
"Ahok Bohong. Ahok beluom pernah ke Muara Angke‎. Kalau dikatakan tidak ada ikan, kita masih ada. Jadi kalau dikatakan enggak ada ikan lagi ya enggak bener juga," tegas salah satu nelayan yang mengikuti dialog interaktif.
Dia menyebutkan, beberapa jenis ikan yang masih ditangkap nelayan Teluk Jakarta adalah ikan teri, ikan kembung, ikan tembang, rajungan, dan cumi. Sayangnya, mereka mengalami kendala lantaran kegiatan reklamasi mengandung racun bagi ikan-ikan tersebut.
"‎Disini kendalanya karena ada pembuatan pulau itu dia mengandung racun. Jadi ikan itu adanya rada tengah dan wilayah Karawang dan Banten. Saya nelayan tradisonal. Kalau ikan enggak ada itu bohong," tandasnya.
Pada kesempatan itu Rizal berjanji tidak akan membiarkan nelayan di Muara Angke tergusur oleh proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Sebab, reklamasi sejatinya harus menciptakan keuntungan kepada seluruh pihak.
Menurutnya, masyarakat di pesisir memiliki hak untuk hidup aman tanpa ada kekhawatiran tergusur akibat mega proyek tersebut. Apalagi, saat ini kehidupan nelayan di tanah air termasuk yang paling miskin secara sosial.
"‎Reklamasi itu menimbulkan peningkatan keuntungan. Masak mau disingkirkan lagi nelayan di Angke yang sudah empat kali digusur," katanya.

"Pindah kesini mau digusur lagi, itu enggak benar. Rakyat kita punya hak untuk itu. Apalagi kehidupan nelayan di Indonesia termasuk yang paling miskin secara sosial," terangnya. 

FPI Online, Jakarta - Sekretaris Masjid Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, Mansur Amin, menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta Ahok gagal dalam membangun tempat bersejarah di Jakarta.
 
"Kita enggak usah ngomongin Luar Batang. Coba liat Kota Tua, Ahok berhasil nggak di Kota Tua? Enggak. Kalo dia bilang berhasil, kapan kita debat? Saya bilang itu gagal," ungkap Daeng Mansur sapaan akrab Mansur Amin di kawasan Masjid Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (4/5/2016), seperti dikutip Okezone.com.
 
Daeng Mansur ‎meminta untuk dipertemukan langsung dengan Ahok. Karena hingga saat ini Ahok belum berani untuk mendatangi Kampung Luar Batang.
 
‎"Cobalah duduk bareng Ahok sama saya. Jangan anak buahnya dikorbanin. Ahok lebih jahat daripada Belanda," tegasnya.
 
‎Selain itu, Mansur juga sudah mempersiapkan beberapa penelitiannya tentang cagar budaya alam di Jakarta yang gagal dipelihara serta dibangun oleh Ahok.
 
‎"Saya lagi siapkan untuk menuntut Ahok dari sisi kawasan cagar budaya, semoga enggak terlalu lama bisa diekspos. Tuntutannya masih rahasia, masa mau perang strategi diomongin," bebernya. 
 
Terkait aktivitasnya menolak dengan keras rencana penggusuran Kampung Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, Mansur juga mengaku sempat mendapat teror dari orang tak dikenal (OTK) melalui telepon. 
 
"Saya juga sempat ada yang meneror, kemarin ada yang telepon enggak jelas, saya males ngurusnya, kalau mau ketemu langsung saja," ujarnya. 
 
‎Menurutnya, penggusuran Luar Batang oleh Pemprov DKI Jakarta adalah sebuah penjajahan gaya baru yang hanya menguntungkan pihak pengembang.
 
Atas dasar itulah, Mansur tetap mempertahankan Kampung Luar Batang yang juga diketahui masuk ke dalam salah satu cagar budaya di Jakarta. Mereka menggandeng pengacara kondang Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukumnya.
 
‎"Saya sudah ketemu dengan Pak Yusril makan malam. Pak Yusril udah pesan terus berjuang. Berjuang sama-sama, intinya, ya kita jihad fisabillah lah‎," tukasnya.
 
Urus KTP tak Dilayani
 
Mansur juga mengungkap, sebagai akibat dari penolakan warga Kampung Luar Batang terhadap rencana penggusuran, sebagian warga kini tidak dilayani ketika hendak mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP)‎. 
 
"Coba sekarang tanya ke kelurahannya, di Penjaringan itu di RW tertentu enggak bisa bikin KTP," ujar Mansur. 
 
Menurutnya, hal tersebut adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia dimana setiap warga negara berhak dan dilindungi untuk memperoleh pelayanan dari pemerintah.
 
"Ini sudah bentuk pelanggaran, enggak bisa kaya begitu, setiap warga negara dilindungi haknya. Ditanya kenapa enggak bisa? Katanya perintah dari atas," jelas Mansur.
 
Dirinya juga menceritakan bahwa sebelumnya terdapat salah satu warga yang ingin mengurus KTP untuk diakui di Kampung Luar Batang. Namun, pihak Kelurahan Penjaringan justru menolak serta tidak melayani pengurusan KTP untuk warga tersebut.
 
"Itu saya dapet laporan Bu RT ke kelurahan, ada yang baru punya mantu, kan pisah KK, saat ngurus KK ditolak sama petugas kelurahan," pungkasnya.

DIBUKA PENDAFTARAN PESANTREN RAMADHAN
Markaz Syariah Mega Mendung Bogor bersama Hb.M.Rizieq Syihab dkk, tgl 1 s/d 20 Ramadhan 1437 H.
Materi Kajian :
Aqidah Aswaja
Ilmu Faroidh
Mushtholah Tafsir & Hadits
FIqih Ibadat & Ushul Fiqih
Sorotan thd Syiah & Wahabi
Sorotan thd Liberal & Kristenisasi
Wawasan Islam ttg Politik, Ekonomi & Hukum Pidana
Kegiatan :
Shalat Berjama'ah, Ta'lim, Ifthor dan Sahur Bersama, Dzikir, I'tikaf, Dhuha, Tilawah, Khath, Khithobah, Diskusi, Riyadhoh, Tadabbur Alam dan Tarawih Satu Setengah Juz tiap malam shg Khatam Al-Qur'an malam 20 Ramadhan.
Info dan Pendaftaran :
1. Hb. Muhammad Alattas
HP : 081293212012
2. KH. Ja'far Shiddiq
HP : 081213672893
3. Ust. Asep Sofyan
HP : 085811149995
Syarat Peserta :
Pria Muslim Aqil Baligh (Usia 15 th ke atas)
Sehat Jasmani Rohani
Izin Orangtua / Wali
Bisa baca Al-Qur'an.
Wajib Bayar INFAQ utk Buku, Jaket, Sertifikat, Sarana dan Makan Minum selama 20 hari sebesar 1,5 jt rupiah.
Tempat Sangat Terbatas.


Bunuh Aktivis Islam dengan dalih TERORIS. Gusur Si Miskin dengan dalih PENATAAN KOTA. Lindungi Aliran Sesat dengan dalih KEBEBASAN BERAGAMA.Biarkan Pemurtadan dengan dalih TOLERANSI. Kembangkan LGBT dengan dalih HAM. Legalkan Miras dan Judi dengan dalih SUMBER DEVISA. Lokalisasi Prostitusi dengan dalih DAYA PIKAT WISATAWAN. Lindungi Koruptor dengan dalih TIDAK ADA NIAT.

FPI Online, Jakarta - Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jakarta Utara mengadakan aksi di Balai Kota Jakarta dan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (3/5/2016).
 
Menurut pernyataan sikap  Aliansi Masyarakat Jakarta Utara yang diterima Suara Islam Online, mereka menyuarakan tuntutan agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) mundur dari jabatannya.
 
Mereka menolak keras adanya penggusuran yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terutama terhadap kawasan Luar Batang, Penjaringan. Kebijakan Ahok dinilai telah melanggar hak asasi manusia dan tidak menghargai warisan sejarah. Apalagi, terdapat sebuah masjid bersejarah dan makam Habib Husein bin Abubakar Alaydrus yang berdiri di kawasan itu.
 
"Menolak segala bentuk penggusuran kepada rakyat yang dilakukan secara tidak manusiawi dan menolak keterlibatan TNI/Polri dalam penggusuran yang selalu dijadikan alat untuk kepentingan Ahok," pinta mereka.
 
Selain itu massa juga menolak reklamasi dan meminta pembatalan rencana pembangunan 17 pulau di teluk Jakarta. "Karena itu kami mendesak Ahok untuk mundur dari Jabatan Gubernur DKI Jakarta dalam waktu sesingkat-singkatnya," tegas mereka.
 
Usai aksi di Balai Kota, massa kemudian mendatangi KPK untuk meminta Ahok ditangkap atas sejumlah kasus korupsi.

Suara-Islam.Online

FPI Online, Garut - Ratusan masa Front Pembela Islam (FPI) mendatangi sejumlah perkantoran di Pemkab Garut, terutama Perkantoran yang ada hubungan erat dengan keberadaan tempat hiburan seperti halnya kantor Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) dan Kantor Penegak Perda (Satpol PP).

Kedatangan laskar FPI pada kedua kantor tersebut untuk meminta ketegasan Pemkab Garut agar menutup tempat maksiat yang berkedok karoke yang tidak memiliki izin. Karena, diduga kuat tempat seperti ini dijadikan tempat maksiat.

Ketua DPW FPI Kabupaten Garut Ust Sulaeman mendesak ketegasan dari Pemkab Garut terutama Dinas Perizinan BPMPT "Kami meminta Kepala BPMPT untuk menutup dan tidak mengeluarkan Izin terhadap 3 tempat karoke yang di indikasi kuat dijadikan tempat maksiat pinta Ust Sulaeman kepada awak media di Kantor BPMPT Senin, (02/05/16).

Adapun pihak yang berwenang untuk menutup adalah Satpol PP, jadi saat ini juga kami dari FPI akan mendesak Satpol PP untuk bertindak tegas terhadap penegakan Perda, terumatama terhadap tiga tempat Karaoke yang tidak berizin dan juga diduga kuat tempat tempat maksiat berkedok karaoke.

Menanggapai kehadiran Ketua FPI dan sejumlah anggotanya, Kepala BPMPT Kabupaten Garut Zatzan Munajat menanggapi serius hal tersebut. Dalam dialognya kepala Satpol PP segera menanggapi dan menindaklanjuti ajuan dan usulan Ketua DPW FPI, terumatama akan menertibkan dulu tiga nama karaoke sebagaimana hasil aduan FPI yakni Karaoke Myaku Family Karaoke, Zingga Karaoke dan Romeo Karaoke.

"Kami akan memenuhi dan memastikan kalau tiga nama karaoke tersebut harus tutup selama tidak menempuh jalur yang diatur undang-undang dan Perda," tegas Zatzat.

kabarjabarnews.com

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar template oleh johnwoodcock. Diberdayakan oleh Blogger.