Terkini

FPI Online, Bandung - Ratusan anggota Front Pembela Islam (FPI) Jabar menggelar aksi menolak kebangkitan paham komunisme di halaman Gedung Sate, Selasa (31/5/2016).

Mereka tiba di halaman Gedung Sate, sekitar pukul 09.00 WIB dengan kompak memakai pakaian warna putih. Sebagian mereka juga membawa spanduk penolakan PKI yang di antaranya bertuliskan 'Lindungi NKRI dari PKI yang anti tuhan', 'Tidak ada tempat buat PKI'.

Secara bergiliran para petinggi FPI menyampaikan aspirasi dan penolakan kebangkitan komunisme di Indonesia. Ratusan polisi mengamankan aksi yang berlangsung damai tersebut.

Ketua DPD FPI Jabar KH. Abdul Qohar mengatakan, saat ini kebangkitan paham komunisme di Indonesia sudah mulai terlihat.

"Saat ini Pemerintah membentuk komisi rekonsiliasi yang justru memberikan kompensasi bagi keturunan komunisme. Kami menolak hal itu," ujarnya di sela aksi.

Dia juga meminta kepada seluruh partai politik untuk membersihkan jika ada kader-kader mereka yang terindikasi berpaham komunisme.

"Kami menolak permintaan maaf pemerintah atas nama bangsa Indonesia pada PKI dan memberi rehabitilasi pada keluarga komunis," tegasnya.

Selain itu, FPI juga menolak upaya pencabutan TAP MPR Nomor XXV Tahun 1966 tentang pembubaran PKI dan pelarangan penyebaran paham komunisme, marxisme dan leninisme di Indonesia.

"Kami di sini siap berjuang dengan harta, jiwa dan raga untuk menghadang bangkitkan PKI di Indonesia," tandasnya.

Aksi berakhir sekitar pukul 11.50 WIB. Mereka menyanyikan lagi Indonesia Raya dan ditutup dengan salawatan.

I. FAKTA-FAKTA.
Melaporkan pada Selasa tanggal 31 Meil 2016 pukul 11.05 s.d 13.00 WIB, bertempat diruang rapat Badan Anggaran (Banggar) di Gedung Nusantara I DPR/MPR RI berlangsung audensi Pansus RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme DPR dengan ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia), Forum Rektor UIN, Forum Pengasuh Pesantren, LPPMI, Askobi, Frant Pembela Islam (FPI), Aliansi Indonesia Damai (AIDA) , Perwakilan korban, OIC Youth, dan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Rapat dihadiri oleh 7 orang anggota Pansus DPR Pimp. Muhamad Syafii.

A. Hadir antara lain :
 a. Priyo Budi Santoso (ICMI), b. Munarman (FPI) c. Hasibullah Satrawi (AIDA) d. Yayan (Perwakilan korban) e. Arif Budiman (OIC Yauth) f. Herikson (ICJR).

B. Adapun yang dilaporkan antara lain sbb :
1. Priyo Budi Santoso ( Wakil Ketua ICMI) mengatakan :
 - Kami meminta DPR untuk berhati-hati dalam memastikan setiap pasal yang terkait dengan pemberatan sanksi, pada dasarnya ICMI menyetujui semangat revisi UU Pemberantasan Terorisme itu.
 - ICMI ingin pastikan tidak ada pasal yang bersifat karet atau multitafsir, maka dari itu ICMI mengingatkan agar setiap pasal memiliki terjemahan definitif, khususnya pasal-pasal yang bersifat berat.
- Hal ini agar jangan sampai terulang peristiwa asal tangkap. Klausus terkait dengan penghormatan terhadap HAM, nilai-nilai, dan kebebasan sipil juga harus dijunjung tinggi.
- UU ini kami usulkan cepat atau lambat jangan ditunda, berat nggak berat agar segera diputuskan.

2. Munarman ( Juru bicara FPI) mengatakan :
- Kami menyoroti mekanisme penetapan daftar kelompok atau individu yang dianggap terkait terorisme, kami mempunyai daftarnya yang kita punya dari PBB, lalu PBB dapat dari Amerika Serikat (AS), nah ini bias karena berasal dari luar.
- FPI juga mengusulkan peninjauan kembali setiap pasal agar tidak bertentangan dengan hukum internasional dan nasional. Aparat hukum juga harus dilatih dalam memberantas kejahatan agar tidak melakukan penyiksaan.
- FPI menolak rencana pemerintah yang ingin mencabut kewarganegaraan dan paspor para terduga teroris, rencana itu terlalu berlebihan dan tak sesuai dengan praktik internasional.
- Aturan tentang hak asasi manusia (HAM) melarang adanya orang yang hidup tanpa kewarganegaraan. Bahkan Amerika Serikat (AS) sendiri sedang melobi agar tahanan Guantanamo diterima di Timur Tengah.
- Ancaman pencabutan paspor dan kewarganegaraan itu tidak layak dan bertentangan dengan hukum internasional
- Ada bias paradigma dalam melihat kasus terorisme, ada kesan menuduh bahwa pelaku teor adalah dari kelompok Islam. Saya menduga paradigma soal pelaku terorisme didasarkan pada tulisan-tulisan RAND Corporation.
- Ada bias paradigma atau berpihak menuduh salah satu ideologi tertentu, disebut oleh pengarah dari tuduhan tidak lain jatuhnya ke kelompok Islam, saya terbuka karena ini gedung rakyat tuduhan itu langsung ke Islam.
- FPI menduga, paradigma soal pelaku terorisme didasarkan pada tulisan-tulisan RAND Corporation, yang selama berpuluh-puluh tahun meneliti tentang aksi teror di seluruh dunia. Bahkan pemerintah yakni Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjiplak pemikiran-pemikiran dari RAND Corporation yang disampaikan di Kongres Amerika Serikat. Dokumen itu menjiplak, alias bahasa sekarang copy-paste, clearly sama enggak ada bedanya.

3. Hasibullah Satrawi (AIDA) mengatakan :
- Kami menemukan adanya penguatan, pentingnya penguatan khususnya kepada korban, penindakan itu bagus tetapi jangan multitafsir. Kegiatan upaya-upaya kita menghadapi terorisme ada yang kita lupakan yaitu korban.
- Para pelaku teroris itu tidak kenal dengan korban karena yang mereka tuju adalah sistem, ketika negara di tuju sebagai teroris maka yang menjadi korban adalah rekan-rekan ini.
- Sampai sekarang negara tidak melakukan apapun pada korban, jenis penanganan yang dibutuhkan para korban adalah darurat atau secepatnya. Kami senantiasa menggedor agar segala kebutuhan korban diakomodir, kami mengusulkan negara menyediakan jaminan medis kepada korban. Kami mengusulkan agar ini menjadi norma agar seluruh rumah sakit dapat melakukan tindakan darurat, agar kompensasi ini tidak menjadi pasal yang mustahil.
- Dampak dari aksi kekerasan itu adalah nyata. Tentang LPSK itu ada UU tetapi tidak ada mekanisme yang jelas, saya rasa itu yang kami sampaikan tentang hak-hak korban.

4. Yayan (Perwakilan korban) mengatakan :
- 14 tahun saya mengalami bom Bali 1, kami tidak merasakan bantuan dari negara. Pada saat itu kami ingin mengevakuasi korban bom Bali 2, rumah sakit meminta kami sabar ini terjadi di bom Bali 2, di bom Mariot 2 saya mengevakuasi korban.
- Tidak ada satu instansipun yang membantu korban semua sangat bertele-tele. Kami dimintakan identitas di polda Metro, seperti kasus Siyono miris pak. Diangkat berkali-kali di media.
- UU terorisme ini mohon agar para korban ini disentuh. 60% korban ini memiliki ekonomi lemah, mereka rata-rata yang tidak punya BPJS, buat kami teror itu hal yang mengerikan, saya adalah korban kedubes Australia, negara tidak ada penanganan. Teman kami itu berguguran itu karena waktu penanganan yang lama pak, kami ingin penanganan korban dipermudah.

5. Arif Budiman (OIC Youth) mengatakan :
- Kasus Siyono itu merupakan sebuah phobia yang berlebihan. Terorisme itu adalah pertanda terjadinya politik global.
- Tuduhan Barat kepada umat islam menjadi phobia yang berlebihan, terorisme adalah stigmatisasi dunia barat kepada Indonesia. Kita jangan terjebak dalam granddesign dunia barat pada negara kita.

6. Herrikson (Instite For Criminal Justice Reform/ICJR) mengatakan :
- Beberapa kali kami bekerja sama dengan Komisi III dalam RUU KUHP. Kita sudah mengirimkan daftar inventarisasi masalah kepada bapak ibu.
- Dalam RUU ini masa penahanan 450 hari, masa penahanan ini melanggar HAM. Kami melihat ada praktik inkomunikasi dalam UU yang lama.
- Dalam konteks RUU ini ada 30 hari penangkapan dan 450 hari penahanan. Ketakutan kami adalah perancang UU ini tidak memahami konteks penahanan.
- Kami tidak mengerti mengapa penyadapan menjadi secara longgar dalam RUU ini. Sampai saat ini kami tidak menemukan penyadapan sebagai bukti penangkapan terorisme.
- Kalau saya ditahan saya harus tahu kenapa saya ditahan, dari beberapa kajian yang kami lakukan pemerintah tidak mempunyai solusi selain pidana mati. Kami menolak. Anak sebagai pelaku ini masih bagian penting dalam RUU ini, anak tidak mempunya niat dalam kegiatan terorisme.
- Terkait hak korban, kami kecewa karena tidak dimasukkan dalam RUU ini, setiap hak korban harus dibuat sesingkat mungkin.

II. Tanggapan dan pandangan dari anggota Pansus sebagai berikut :
a. Muhammad Syafi'i (Ketua Pansus) mengatakaj :
Seharusnya kita berkomitmen membahwa RUU ini melindungi segenap bangsa. Kita berusaha menyerap segala informasi dari semua kalangan. Kami mengapresiasi apa yang bapak ibu sampaikan.
b). Arsul Sani/F-PPP mengatakan :
Saya melihat isi ini UU yang saya bilang bahagia. Ketika kita bicara UU Terorisme pasti kontroversial, namun justru disini saya baru melihat FPI dengan ICJR tidak bersebrangan. Di RUU ini lebih galak dari negara lain, disana tidak ada pencabutan warga negara. Di Inggris itu pencabutan paspor itu ada, pidana mati tidak ada, sekian banyak terjadi kematian tidak wajar ini harus menjadi pertimbangan.
c). Muhammad Nasir Djamil/F-PKS mengatakan :
RUU ini disamping mengedepankan masalah keamanan, namun harus juga mengedepankan masalah HAM. Ini yang menjadi konsen kami DPR sebagai representasi rakyat Indonesia harus mendapatkan informasi. Kadang saya juga bingung dengan keanggotaan Santoso yang hanya 20 orang dikerubut dengan 2000 personil.

C. Pukul 13. 15 WIB acara ICMI, Forum Rektor UIN, Forum Pengasuh Pesantren, LPPMI, Askobi, AIDA, OIC Youth, ICJR dan perwakilan korban selesai situasi kondusif.

FPI Online, Pekalongan- FPI yang senantiasa kita kenal dengan berbagai macam aksi yang mengundang kontroversi berulah kembali. Kali ini terjadi di wilayah pesisir Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Sejumlah anggota FPI 'menyatroni' beberapa warga setempat . Senin malam (30/5/2016)

Aksi FPI kali ini bukanlah untuk melakukan monitoring atau konfrontasi terhadap para pelaku kemaksiatan. Kehadiran beberapa pengurus FPI yang dipimpin langsung oleh Ketua Tanfidzi DPW FPI Pekalongan Ustadz Abu Ayyash ini merupakan wujud dari rasa empati atas terjadinya musibah banjir akibat luapan air laut (rob) yang menimpa sejumlah desa di pesisir Pantai Utara Kota Pekalongan.

FPI menyalurkan bantuan logistik berupa bahan makanan dan berbagai keperluan sehari-hari yang dihimpun dari para dermawan dan para pengusaha termasuk dari perusahaan Roti-Q.

Dengan dibantu tim SAR Kota Pekalongan, FPI mendatangi ribuan Kepala Keluarga (KK) yang terkena imbas akibat banjir yang melanda beberapa kelurahan diantaranya kelurahan Pabean, kelurahan Bandengan, kelurahan Kramat Sari,dan kelurahan Panjang.

Kunjungan para pengurus DPW FPI Pekalongan ke area bencana banjir rob ini berlangsung hingga Selasa dini hari (31/5) pukul 01.30.

Untuk kedepannya ,FPI akan menerjunkan seluruh anggota dan Laskar dengan kekuatan penuh guna menghimpun lebih banyak bala bantuan dari para donatur dan masyarakat luas untuk disalurkan kepada para korban yang tengah mengungsi akibat rumahnya tergenang banjir. Mengingat begitu luasnya dampak dari musibah banjir rob yang tingginya mencapai pusar orang dewasa ini.

Selain itu , direncanakan DPW FPI dan MAWIL LPI Pekalongan akan secepatnya membuka posko tanggap bencana di wilayah yang terdampak banjir ini. Karena masih banyak area di beberapa titik lokasi bencana yang belum terjangkau oleh bala bantuan dari manapun.

Sumber : DPW FPI Pekalongan

FPI Online, Purwakarta - Umat Islam Purwakarta kembali menyelenggarakan parade tauhid Jilid 2 (Ahad, 29 Mei 2016) dalam rangka Menjaga Purwakarta dari bahaya syirik dan Liberal.

Sebagaimana diketahui, Perseturuan Ulama Purwakarta dengan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi tidak mendapati jalan tengah, Ulama menilai bahwa budaya yang diusung oleh Dedi Mulyadi hanya dijadikan kedok untuk memuluskan praktek ritual kemusyrikan dirinya.

"Setelah kepala kerbau diarak keliling kota, kemarin sehari setelah festival beladiri di Purwakarta, kita mendapati sesajen di dalam situ buleud. Ini apa? Ini pesuguhan untuk syetan dan iblis. Ini kemusyrikan! Ujar KH.Syahid Joban yang memimpin parada tauhid.

Umat islam Purwakarta betul-betul sudah geram dengan prilaku Dedi Mulyadi yang menyebarkan kemusyrikan di kota santri tersebut. terlihat tulisan spanduk ukuran besar berisikan : Assalamu'alaikum, Dedi Mulyadi Silahkan berbudaya di Kota santri, Tapi Jangan Merusak Agama Kami.

Nampaknya umat islam Purwakarta tidak main-main dengan praktek kemusyrikan yang dilakukan Dedi Mulyadi ini, mereka siap untuk bertindak tegas memerangi kemusyrikan.

"Kami tidak benci bupati, yang kami benci kemusyrikan! Kami tidak ridho kota santri dikotori dengan kemusyrikan, Demi Allah kami siap membubarkan acara bupati yang berbau syirik" Ujar KH.Syahid Joban
" Dua syarat damai dengan Dedi Mulyadi, 1. Dedi bertaubat kembali ke jalan islam yg lurus, 2. Hilangkan kemusyrikan dan patung. Jika tidak kami siap perang! " Lanjut KH.Syahid Joban dengan disambut pekikan Takbir.

Acara parade tauhid ini dihadiri oleh ribuan umat islam dan tokoh-tokoh islam dari dalam maupun luar kota Purwakarta dengan tim pengamanan khusus FPI cikampek dan Kuningan
Sampai akhir acara berjalan lancar dan kondusif, terlihat Polisi, Tentara dan Satpol PP ikut serta menjaga keberlangsungan acara akbar umat islam Purwakarta ini

FPI Online, Purwakarta - Ribuan umat islam Purwakarta tumpah ruah mengikuti parade tauhid jilid 2 yang diselenggarakan oleh Lembaga Dakwah Manhajus Sholihin Pimpinan KH.Muhammad Syahid Joban.Lc. Ahad 29 Mei 2016.
 
Dalam Parade Tauhid kali ini mengusung Tema : Purwakarta Bertauhid Bebas Maksiat & Syirik, Ganyang PKI & Liberal, Menuju NKRI Bersyariah.

"Purwakarta harus bersih dari kemusyrikan, PKI, Liberal & Miras! Karena kesemua itu najis dan kotor , bahkan bisa merusak Agama & Negara! Tutur KH.Syahid Joban yang memimpin garis komando Parade Tauhid dan juga menjabat salah satu pengurus FPI Pusat.

Start Long March dimulai dari halaman kampus UPI Ps.Jum'at dengan dilepas serta dibacakan do'a oleh KH.Nana Suryana Wakil Ketua MUI Purwakarta menuju garis finish Pasar Rebo Purwakarta
Agenda yang digagas oleh Ulama dan Umat Islam Purwakarta ini diikuti oleh Para Habaib,Kyai, Ormas islam, Santri Pondok Pesantren, Pelajar Sekolah Islam, Majelis Taklim, Mahasiswa, Pekerja dan Masyarakat umum.

Terbentang spanduk-spnduk bertuliskan : " Ganyang PKI, NKRI Harga Mati", Umat Islam Purwakarta Sahate Menolak Maksiat dan Syirik", "Liberal Peternak Homo dan Lesbi", Tutup Pabrik Miras! Dll.
Acara ini diakhiri dengan pembakaran bendera PKI dan bebegig Liberal sebagai bentuk perlawanan terhadap PKI & Liberal

"PKI dan Liberal sama! Sama-sama menolak syariat islam! Karenanya Kami akan menjaga kesucian Agama dan Negara Indonesia dari bahaya PKI dan Liberal sampai tetes darah kami yg terakhir" ujar KH.Syahid Joban dengan disambut pekikan Takbir peserta.

FPI Online, Jakarta - Simposium Nasional bertajuk "Mengamankan Pancasila dari ancaman kebangkitan Partai Komunis Indonesia" akan digelar pada Rabu dan Kamis, 1-2 Juni 2016 di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.
 
Acara tersebut dipelopori oleh Gerakan Bela Negara, Ormas Islam, organisasi purnawirawan TNI-Polri dan berbagai unsur kepemudaan. Simposium ini akan menghadirkan berbagai pembicara tingkat nasional dari aspek kesejarahan, ideologi, agama serta konstitusi.
 
Menurut Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri, simposium nasional tersebut memiliki lima tujuan utama. "Pertama, mempersatukan seluruh komponen bangsa untuk menghadapi ancaman hegemoni global yang anti Pancasila. Kedua, mencegah berbagai upaya untuk membangkitkan kembali Partai Komunis Indonesia (PKI). Ketiga, membangun kesadaran bangsa, bahwa PKI telah melakukan pemberontakan berkali-kali terhadap NKRI sejak tahun 1948 di Madiun hingga pemberontakan G30S/PKI. Tujuan keempat, menegaskan bahwa ideologi yang bertentangan dengan Pancasila tidak dapat hidup di NKRI dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk partai politik, ormas dan LSM," ujarnya saat konferensi pers di Gedung Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin (30/5/2016).
 
Berbagai tujuan tersebut, kata Kiki, akan diupayakan dalam simposium ini, serta menghasilkan tujuan ke lima, yaitu rekomendasi menyeluruh dan adil bagi pemerintah untuk menghadapi musuh, khususnya bahaya laten komunis.
 
Dalam konferensi pers tersebut, Kiki hadir bersama Pimpinan DPP Gerakan Bela Negara (GBN) Mayjen TNI (Purn) Budi Sudjana serta tokoh umat Islam, KH Abdul Rasyid Abdullah Syafi'ie (Pimpinan Perguruan As Syafiiyah), KH Muhammad al Khaththath (Sekjen Forum Umat Islam) dan Ustaz Alfian Tanjung (Pakar Anti Komunis di Indonesia).
 
Puncak acara setelah digelarnya simposium, akan diadakan Apel Siaga Nasional Tolak Komunis di Indonesia pada 3 Juni 2016. Aksi turun ke jalan itu rencananya akan digelar usai pelaksanaan shalat Jumat. Massa akan berkumpul di masjid Istiqlal dan selanjutnya melakukan longmarch menuju istana negara.

Assalamu'alaikumwarahmatullahi wabarakatuh
 
Teriring salam dan do’a semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita dalam menjalankan tugas sehari-hari. Amin.
 
Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu/Sdr/i untuk menghadiri acara Peringatan Maulid dan Isra Mi'raj Nabi Besar Muhammad SAW serta Tahrib Ramadhan dengan tema "KITA PERKUAT IMAN ISLAM UNTUK MEMBENDUNG DAN MENCEGAH BANGKITNYA KOMUNIS" yang insya Allah akan diselenggarakan pada:
 
Hari/tanggal  : Selasa, 31 Mei 2016 
Waktu  : Pkl. 19.30 WIB (Bada Isya) s.d selesai 
Tempat  : Pondok Pesantren An-Nur. Jl. Warga Bersyukur, Kp.Poncol Desa Babakan, Ciseeng - Bogor  
 
Pembicara  :
1. Habib Muhammad Rizieq Syihab (Imam Besar FPI)
2. KH. Jafar Sodiq (Waketum FPI) 
3. KH.Muhammad Al khaththath (Sekjen FUI)
4. Syech Misbahul Anam Attijani.  
5. KH Zainuddin Ali al-ghozali
 
Dan para alim ulama dan habaib lainnya.
 
Mari ajak keluarga, kerabat, teman dan sahabat kita, untuk bersama-sama mengahadirinya meraih Ridho Alloh SWT. dan Syafa'at Rosululloh SAW. Semoga kita semua dimudahkan dalam menghadiri Majelis-Majelis Ilmu, Dzikir, Sholawat, dan senantiasa diberikan Taufiq & Hidayah oleh Alloh SWT. Aamiin.
  
Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsira.
 
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar template oleh johnwoodcock. Diberdayakan oleh Blogger.