Terkini


Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Muhammad Rizieq Syihab secara tegas mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok adalah seorang koruptor tulen.

"Ahok Koruptor Tulen..!!!" tulis Habib Rizieq dalam akun Facebooknya yang diposting, Kamis (23/6/2016).

Bukan tanpa alasan ia mengatakan demikian, setidaknya ada lima kasus korupsi Ahok yang dibeberkannya. Antara lain:

1. LAPORAN RESMI BPK bahwa Ahok telah rugikan Negara sebesar Rp.1,8 Trilyun, salah satunya Kasus Sumber Waras senilai Rp.191,3 Milyar.

2. PUTUSAN RESMI ANGKET DPRD DKI JAKARTA bahwa Ahok terbukti telah melanggar UU Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. PENGAKUAN AHOK DAN TIM TEMAN AHOK bahwa mereka telah terima Bantuan Pengusaha sebesar Rp.4,5 Milyar untuk kepentingan Kampanye Politik Ahok. Ini dalam UU disebut sebagai Korupsi jenis GRATIFIKASI, karena "pejabat" terima bantuan untuk kepentingan "pribadi". Itu jumlah yang sudah diakui, disana masih banyak lagi jumlah yang harus ditelusuri.

4. PENGAKUAN AHOK bahwa dia terima Dana Bantuan Pengusaha Pengelola Reklamasi Teluk Jakarta sebesar Rp. 6 Milyar untuk Penggusuran Penjaringan, sehingga patut diduga sebagai KORUPSI BARTER Penggusuran dengan Perizinan Reklamasi.

5. SK AHOK tentang Larangan Qurban ternyata hanya untuk monopoli perdagangan dan penyembelihan Hewan Qurban di RPH Cakung yang bernilai "triliyunan rupiah" bagi perusahaan yang sudah "ditunjuk langsung" oleh Ahok.


"Inilah LIMA MEGA SKANDAL KORUPSI AHOK yang wajib diperiksa dan didalami serta diusut oleh KPK dan Kepolisian serta Kejaksaan," pesan Habib Rizieq.


Sumber : Habib RIzieq.com
Red : Abdullah


April 2016 lalu kita dikejutkan dengan peristiwa pemerkosaan yang menimpa Yuyun (12 th) hingga tewas. Warga bengkulu itu diperkosa oleh 14 remaja yang sebelumnya menenggak minuman keras. Kepada Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, para pelaku mengaku sebelum melakukan aksi bejatnya meminum minuman keras dan menonton film porno.

Selain itu, para peminum miras juga banyak yang mati. Menurut data Gerakan Nasional Anti Miras, ada sekitar 18.000 orang Indonesia mati karena minuman keras setiap tahunnya. Sedangkan untuk lingkup dunia menurut data WHO pada tahun 2011 mencapai 32.000 orang/tahun usia rata-rata 19-29 tahun. (Suara pembaruan, 2/9/2013). Berdasarkan data tersebut, Indonesia penyumbang kematian terbesar akibat minuman keras ini.

Ironisnya, ditengah maraknya kasus kejahatan dan kematian yang dipicu oleh minuman keras, pemerintah justru mencabut beberapa peraturan daerah (perda) yang melarang total peredaran minuman keras. Seperti yang dimuat oleh situs okezone.com pada 20 Mei 2016, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, dengan pencabutan perda tersebut, pemerintah tidak ingin dianggap melegalkan miras disejumlah daerah. Pasalnya pencabutan tersebut kata dia, hanya sementara lantaran untuk merampingkan pada peraturan sehingga tidak terjadi tumpang tindih.

Pencabutan perda itu karena dianggap tumpang tindih dengan Perpres no. 74 tahun 2013 yang masih membolehkan minuman keras beredar di tampat-tempat tertentu. Padahal menurut Fahira Idris, alasan perda miras tumpang tindih dengan aturan yang lebih tinggi juga tidak mendasar. Menurut dia, ada poin khusus dalam perpres itu dimana kepala daerah diberikan wewenang untuk mengatur peredaran miras sesuai dengan kondisi kulturnya. Artinya, daerah bukan hanya punya wewenang mengatur perda yang mengatur miras, tetapi juga diberi ruang untuk membuat perda antimiras.

Sebelumnya, pengaturan peredaran minuman keras diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 3 tahun 1997 pada masa presiden Soeharto. Namun Keppres itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) pada bulan Juli 2013 atas gugatan dari Front Pembela Islam (FPI) pada Oktober 2012. Namun kemudian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 74 tahun 2013 untuk menggatikan Keppres yang telah dibatalkan oleh MA.

Keppres Soeharto, Perpres SBY dan Pencabutan Perda miras oleh Mendagri Tjahjo Kumolo merupakan tindakan yang tidak terpuji seorang penguasa. Alih-alih memberikan rasa aman, ketentraman, perlindungan jiwa kepada masyarakat, penguasa hari ini justru menebar racun minuman keras yang bisa menimbulkan kekacauan, pembunuhan, pemerkosaan dan mimbulkan berbagai kejahatan lainnya. Bahkan yang paling menjijikan, Pemprov DKI jakarta memiliki saham 26,25 persen di PT. Delta Djakarta Tbk sejak 1970.

Lantas apa bedanya para penguasa  dengan para pelaku kejahatan itu?

Para orangtua tua yang  takut anaknya menjadi korban racun minuman keras kini semakin resah. Perda miras yang selama ini membantu membentengi anak-anak mereka dari pengaruh negatif minuman keras telah dicabut. Disatu sisi, para orangtua tidak selamanya bisa mengontrol anak-anaknya 24 jam,  dan mereka tidak mungkin mengurung anaknya di rumah agar terhindar dari bahaya miras. Jika dibiarkan terus menerus, maka miras ini akan menghancurkan generasi umat kedepannya.

Pantaslah kita sebut pemerintah tidak serius melindungi segenap tumpah darah Indonesia dari bahaya minuman keras. Sekaligus menjadi indikasi kuat bahwa pemerintah saat ini tidak jauh berbeda dengan para pembunuh Yuyun, karena melegalkan minuman keras sama dengan melegalkan kejahatan. Pencabutan perda miras juga semakin mengukuhkan bahwa Indonesia saat ini dikuasai oleh rezim neo liberalisme dan neo kapitalisme yang mengagungkan kebebasan dan keberpihakan kepada kaum pemilik modal.

Jika umat ini ingin keluar dari  malapetaka yang mengakibatkan berbagai kerusakan, penindasan yang  terus dirasakan oleh sebagian besar kaum muslimin, maka harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunah. Kemudian kita jadikan itu aturan hidup bernegara, agar Islam mampu melindungi jiwa, darah,  harta, akidah dan akan memancarkan rahmatnya sampai ke seluruh alam. Wallahu alam.

Alimudin Baharsyah, S.Sos
Ketua BE Kornas BKLDK

Sumber : Suaraislam.com

Red : FPI Online/ Abdullah


FPI Online-Jakarta, Sekian kali masyarakat melayangkan keluhan kepada pengurus FPI, melalui akun FB dan twitter tentang maraknya aplikasi Gay. Layanan Aplikasi yang muncul baik di akun Facebook atau twitter untuk membentuk komunitas Gay . Seakan tanpa batas mereka masuk keruang pribadi setiap pemilik akun media sosial menyodorkan ketidak laziman gaya hidup mereka kaum LGBT.

Ini sangat membahayakan menurut para netizen yang mengeluh kepada FPI.Masyarakat sulit mendapatkan suasana aman bagi anak anak dalam bersosialisasi saat surfing di internet. Mereka mempromosikan Aplikasi Gay untuk menjaring korban baru. Pemerintah harus bertanggung jawab menghentikan aplikasi ini.

Keluhan masyarakat ini hendaklah diterima oleh pemerintah yang bertanggung jawab dalam pelayanan pada masyarakat, agar tidak semua aplikasi yang menimbulkan kerusakan dibiarkan sehingga menimbulkan korban baru dikalangan generasi muda.

Hingga berita ini diturunkan belum ada informasi, apakah pemerintah akan membiarkan aplikasi ini atau memblokirnya.


Red : Abdullah 


FPI Online-Bandung,  H-10 lebaran menjadi hari special untuk umat islam, dalam menciptakan kondusifitas walikota Bandung Bp. Ridwan kamil melakukan aksi sweeping bersama Satpol PP.  Sweeping yang dilakukan menjelang sahurdi beberapa tempat yang nekad menjual Miras di bulan ramadhan.

Aksi yang di upload di akun twitter Bp Ridwan Kamil yang mendapat respon positif dari belbagai kalangan masyarakat. Ada beberapa komentar yang mengacungi jempol terhadap aksi walikota bandung ini.

Dari sweeping kali ini menyita ratusan botol minuman keras, aksi yang dilaksanakan untuk menciptakan kondusifitas dalam bulan ramadhan.


Red : Abdullah


FPI Online-Bekasi Timur, Kepolisian Sektor (Polsek) Bekasi Timur kembali menggelar operasi Cipta Kondisi (Cipkon) dengan target sasaran kafe atau Lapo yang buka pada bulan puasa Ramadhan dan masih nekad menjual minuman keras (Miras). Sebelum menyisir ke target sasaran terlebih dahulu dilaksanakan Apel Cipkon Operasi miras yang di pimpin Padal Kanit Sabhara, AKP Sugito di halaman kantor Mapolsek Bekasi Timur, Sabtu (25/06) malam sekira pukul 21:00 WIB.

Kapolsek Bekasi Timur, Kompol Susgarwanto mengatakan, pihaknya mendapatkan laporan dari warga bahwa pada 10 hari terakhir puasa Ramadhan atau H-10 lebaran sudah ada kafe, lapo dan tempat hiburan malam lainnya yang nekad membuka usahanya dan melakukan penjualan miras.

“Setelah kita mendapatkan informasi dari warga, langsung kita tindak lanjuti. Benar saja, saat melaksanakan operasi ke kafe atau Lapo Simamora dan Lapo Hutagalung di Jalan Cut Meutia, kelurahan Sepanjang Jaya, kecamatan Rawalumbu anggota berhasil mengamankan miras berbagai jenis dan merk,” jelasnya kepada ibek.com, Minggu (26/06) dini hari sekira pukul 01:00 WIB usai melaksanakan giat Cipkon.

Hasil Operasi Cipkon dari dua Lapo tersebut diatas kata Susgarwanto, sebanyak 103 botol miras berhasil diamankan.

 “Dari total 103 botol miras yang berhasil disita dengan rincian 47 botol bir putih, 52 botol bir hitam, dan sedikitnya 4 botol miras jenis Kamput di amankan sebagai barang bukti (BB),” bebernya.

Lebih lanjut Susgarwanto mengatakan bahwa, Polsek Bekasi Timur senantiasa menghargai informasi sekecil apapun dari warga apabila di bulan suci Ramadhan masih mendapati adanya kafe yang buka dan menjual miras. Sudah menjadi tugas pokok kepolisian untuk melakukan tindakan serta mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam menegakan peraturan daerah selama bulan puasa Ramadhan.

“Tugas pokok Kepolisian sudah jelas, salah satunya menjaga ketertiban umum dari segala gangguan masalah sosial yang berkembang di masyarakat. Selain itu, merujuk dari kebijakan Pemkot Bekasi yang telah mengeluarkan Maklumat atasnama Walikota agar para pemilik tempat hiburan seperti klub malam, kafe, panti pijat, karaoke, musik hidup, biliar, panti mandi uap/sauna/spa dan hiburan umum lainnya yang dapat mengganggu berlangsungnya ibadah puasa harus tutup selama bulan suci Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan tiga hari setelah Hari Raya Idul Fitri sehingga kami melaksanakan operasi Cipkon Miras,” tutupnya. (tnc)

Sumber : Ibek.com

Red : Abdullah 

FPI Online, Bogor - Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Ruhandi menggelar safari Ramadan ke Markas Front Pembela Islam (FPI) di Desa Sukagalih, Kecamatan Megamendung, Bogor, Jumat (24/6).
 
Dalam kegiatan ini, Ade didampingi Kapolres Bogor AKBP Suyudi Ario Seto dan Dandim 0621 Bogor Letkol Dwi Bima, Ade disambut secara langsung oleh Imam Besar FPI yakni Habib Rizieq yihab.

Orang nomor satu di parlemen Bumi Tegar Beriman itu pun menyampaikan keinginannya agar bisa bersinergi dengan para alim ulama untuk bersama-sama membangun dan memiliki peran dalam memajukan bangsa, khususnya yang ada di Kabupaten Bogor.

“Umaro (pemimpin) dan ulama adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan, maka bagi saya, Habib Rizieq secara nasional adalah ulama besar dan di Kabupaten Bogor adalah orangtua kita semua,” ujar Jaro Ade, sapaan akrab Ade.

Jaro menjelaskan, sebagai ulama besar yang secara kebetulan berada di Kabupaten Bogor, tentunya Habib Rizieq menjadi magnet dan panutan bagi setiap muslim, khususnya di Bogor.

"Seluruh unsur Muspida Kab. Bogor baik itu Kapolres, Dandim, Kajari, maupun Bupati, memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban umat seperti yang dicita-citakan para alim ulama dan masyarakat Bogor," kata Jaro.

Dia pun mengaku terharu dengan banyaknya santri yang menimba ilmu di pondok pesantren milik Imam Besar FPI tersebut. “Saya terharu dan terpanggil untuk selalu bersilaturahmi karena banyak santri yang dengan gigih menimba ilmu disini,” katanya.

Tak hanya itu, putera kelahiran kaki Gunung Halimun itu pun merasa miris dengan buruknya infrastruktur menuju kediaman seorang ulama besar yang ada di Selatan, Kabupaten Bogor tersebut.

"Saya janji, akan mengomunikasikan masalah infrastruktur ini ke bupati, karena di jalan ini ribuan orang berjuang untuk menuntut ilmu agama, dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, kemajuan Bogor harus ditunjang dengan baiknya infrastruktur sehingga ekonomi dapat tumbuh dengan baik," pungkasnya. (adk/jpnn)

FPI Online, Bogor - Front Pembela Islam (FPI) diharapkan bisa bersinergi dengan pembangunan dan kemajuan yang ada di Kabupaten Bogor. Kontribusi besar FPI ini bisa dilakukan melalui kontribusi sebagai ulama yang berperan untuk turut mencerdaskan dan memperkuat keimanan masyarakat di daerah.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi, saat menyambangi Markas FPI di Desa Sukagalih, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jumat (24/6). Dalam silahturahim dan buka puasa bersama itu, Ade ditemui langsung oleh Imam Besar FPI, Habib Rizieq Syihab.

''Umaro dan ulama adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam pembanguna dan kemajuan bangsa ini. Bagi saya Habib Rizieq merupakan ulama besar yang berskala nasional. Kontribusinya tentu sangat kita harapkan,'' kata pria yang akrab disapa Ade Jaro dalam keterangan tertulisnya yang diterima Republika.co.id di Jakarta.

Secara terbuka Ade menyampaikan keinginannya untuk menggandeng para alim ulama untuk bersama-sama membangun kabupaten Bogor. ''Sejarah sudah membuktikan bahwa peran ulama itu sangat dibutuhkan buat bangsa ini. Inilah yang kami harapkan dari FPI,'' ujarnya.

Ade sangat bersyukur Habib Rizieq dapat bermukim di wilayahnya. Ia melihat sosok Habib Rizieq merupakan magnet tersendiri sekaligus panutan bagi setiap muslim yang berada di Kabupaten Bogor. Ia sangat berharap hadirnya Habib Rizieq ini dapat membuat wilayahnya menjadi aman dan tertib.

''Seluruh unsur Muspida Kabupaten Bogor, baik itu kapolres, dandim, kajari, maupun bupati, memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban umat seperti yang dicita-citakan para alim ulama dan masyarakat Bogor," katanya. [Republika.co.id]

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar template oleh johnwoodcock. Diberdayakan oleh Blogger.