Terkini

FPI Online, Jakarta - Siang tadi ribuan buruh memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day. Seperti tahun-tahun sebelumnya mereka menggelar demonstrasi di sejumlah titik di Ibu Kota Jakarta. Ahad (1/5/2016).

Gedung DPR RI, Bundaran HI, Istana Negara, dan Glora Bung Karno (GBK) dipadati ribuan buruh dari berbagai organisasi buruh yang datang dari Jabodetabek.

Berbeda dengan organisasi buruh pada umum nya, Srikat Pekerja Front (SPF) sayap juang Front Pembela Islam (FPI) siang tadi menggelar bakti sosial membantu korban penggusuran di Luar Batang.

Pengurus Pusat Serikat Pekerja Front - Front Pembela Islam (PP SPF-FPI) bersama Pimpinan Unit Kerja (PUK) memberikan bantuan kepada warga Luarbatang berupa: 100 paket sembako, 11dus pop mie, 10 karung beras, 3 dus mie instan, 3 dus kopi, uang Rp 350.000,-. Rinci Trimanto bendahara SPF.

Serikat Pekerja FPI berharap santunan yang di salurkan dapat membantu mengurangi beban warga korban penggusuran di pasar ikan Luar Batang Jakarta Utara.

FPI Online, Jakarta - Keputusan Presiden Jokowi menginstruksikan melanjutkan pembangunan proyek reklamasi di Teluk Jakarta, yang merupakan bagian dari National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau Garuda Project, perlu diwaspadai sebagai bentuk campur tangan para cukong di belakang Ahok.
Sinyalemen itu disampaikan pengamat politik Muslim Arbi saat wawancara oleh media (28/04). “Saat KPK sedang mengusut kasus reklamasi, tiba-tiba Jokowi ingin mengambil alih proyek reklamasi. Ini yang dicurigai dan diduga ingin menyelamatkan para cukong,” tegas Muslim Arbi.
Muslim menduga, pelibatan Komisioner KPK dalam rapat yang membahas reklamasi menjadi indikasi kuat adanya upaya untuk menekan lembaga antirasuah itu tidak mengganggu proyek reklamasi. “Ahok masih bersikeras reklamasi tidak melanggar, dengan alasan selalu membawa nama Jokowi dan dihadiri komisioner KPK. Ini patut dicurigai,” papar Muslim.
Menurut Muslim, Jokowi dicurigai berupaya menyelamatkan cukong karena punya kepentingan untuk Pilpres 2019. “Jokowi juga butuh dana, dan kebijakan mendukung reklamasi ini akan memberikan keuntungan buat pengusaha, dan tentunya ada dana yang mengalir dari pengembang untuk Jokowi di Pilpres 2019,” beber Muslim.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan, Pemerintah memutuskan melanjutkan pembangunan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Proyek tersebut merupakan bagian dari National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau Garuda Project.

FPI Online, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan penyelidikan dugaan korupsi dalam pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras masih terus dilakukan.

Pelaksana harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati menyebut bahwa pihaknya telah meminta keterangan 50 orang lebih dalam penyelidikan tersebut.

Bahkan lembaga anti rasuah itu berencana meminta keterangan ahli. "Sudah panggil 50 orang, akan dilanjutkan ahli pertanahan, ahli keuangan dan ahli administrasi," kata Yuyuk di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (29/04/2016).

Menurut Yuyuk, keterangan para ahli tersebut diperlukan untuk memperdalam penyelidikan yang tengah dilakukan. Termasuk untuk memperkuat hasil audit investigatif BPK yang telah diminta KPK sebelumnya.

"KPK memerlukan keterangan ahli-ahli untuk memperkuat juga hasil audit BPK. Audit BPK itu salah satu(bahan penyelidikan) tapi tidak hanya itu yang dipakai KPK," ujar Yuyuk.

Sebelumnya, KPK menegaskan bahwa proses penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan RS Sumber Waras masih terus dilakukan.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menyebut, untuk menaikan status kasus tersebut ke tahap penyidikan masih memerlukan proses. Salah satunya, adalah menelisik apakah ada niat jahat di dalamnya.

"Kalau mau naikin ke penyidikan, harus yakin dalam kejadian itu harus ada niat jahat, bukan semata-mata pelanggaran prosedur. Kalau tidak ada niat untuk melakukan tindakan jahat akan susah juga, itu yang akan kami gali selama tahap penyelidikan," kata Alex, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (29/03/2016).

Alex tidak menampik jika hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi salah satu bahan dalam melakukan penyelidikan. Namun, dia menyebut bahwa hasil audit tersebut masih perlu dikonfirmasi dengan keterangan sejumlah pihak lain.

Sumber : Suara-Islam.Online

FPI Online, Jakarta - Budayawan Betawi Ridwan Saidi mengatakan, kawasan Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara bukanlah tanah milik Negara. Pasalnya, tanah partikelir itu telah dibeli oleh Habib Alaydrus pada 1730 silam kemudian dibagikan kepada warga.
 
"Negara tidak berhak sama sekali atas tanah Luar Batang zaman dahulu disebut tanah partikelir. Tanah itu dibeli pada tahun 1730 oleh Tuan Husein Alaydrus dahulu dan sudah ada penghuninya," kata Ridwan dalam diskusi publik bertajuk 'Membangun bukan Menggusur' di Jakarta, Jumat (29/4/2016).
 
Menurut Ridwan, tanah tersebut awalnya bukan daratan, jadi mengalami sedimentasi menjadi daratan. Kalau Pemprov tetap akan menggusur Luar Batang, berarti mereka telah merampas hak rakyat.
 
"Jadi kalau pemerintah daerah menggusur warga, berarti dia merampok terhadap people of  property dia harus jelaskan dahulu. Dia harus membuktikan bahwa itu tanah dia,"  ungkap mantan politisi PPP ini. 
 
Ridwan menambahkan, zaman sekarang pemerintah pusat maupun daerah setiap bekerja tidak berdasarkan prosedur hukum yang benar. 
 
"Mereka bekerja hanya pakai mulut seperti pengumuman-pengumuman saya pengen bikin kereta api si Cepot semuanya pake mulut apa yang mau dipegang coba. Kami akan beritanya kan bukan rencana Pemda bagaimana Perda Nomor anu untuk anu dan kapan dibongkarnya. Mereka hanya sifatnya pengumuman, itu pemerintah pusat maupun daerah hanya mengeluarkan pengumuman pengumuman lisan tidak ada format hukumnya," urainya.
 
Terkait rencana penggusuran Luar Batang, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menuding pemerintahan yang dijalankan Gubernur DKI Jakarta Ahok lebih kejam dibandingkan dengan pemerintahan zaman kolonial Belanda. 
 
“Belanda pun tidak sesadis itu sebenarnya, jangan pemerintah yang sah lebih kejam dari pada pemerintah kolonial,” kata Yusril di Jakarta, Sabtu (9/4).
 
Menurut Yusril, seharusnya pemerintahan yang sah justru menghargai masyarakatnya sendiri. Terlebih dalam kasus Kampung Luar Batang, tanah yang ada sebenarnya sudah dibeli oleh Habis Alaydrus tahun 1730 lalu. Dalam sejarahnya, tanah di Kampung Luar Batang tersebut merupakan tanah partikelir. 
 
Setelah dibeli oleh salah seorang Habib, masyarakat pribumi yang ingin tinggal diberikan lahan. Bahkan, di lahan tersebut dibangun masjid. 
 
Yusril sendiri diberi kuasa oleh masyarakat Luar Batang untuk membela hak dan kepentingan mereka. 

Sumber : Suara-Islam.Online

Oleh: Alfian Tanjung

FPI Online, Jakarta - Rezim Jokowi sangat welcome dengan Musuh Islam juga musuh negara yakni PKI, agaknya, hutang budi dan hutang janji akan segera dipenuhi pada saat kampanye pilpres.

Diantara janji sang Presiden adalah akan menuntaskan persoalan HAM masa lalu, artinya Jokowi telah menunjukkan wajah aslinya dia adalah pendukung comebacknya PKI, melalu tangan Luhut Binsar Panjaitan dan Agus Wijoyo (anak angkat Jenderal Soetoyo) yang diberi otoritas sebagai Gubernur Lemhanas.

Sementara Gerombolan PKI memulai dengan HUT RI ke 70 pada tahun 2015, dengan mengibarkan bendera PKI di Jawa Timur, Jakarta dan Sumatera Barat.

Ditahun 2016 ada Empat agenda PKI yakni Belok Kiri Fest, Simposium PKI, Pemutaran Film Pulau Buru Tanah Air Beta dan HUT PKI yang ke 102 (menurut kader PKI domestik ke 96). Karena penamaan PKI baru disosialisasikan tanggal 23 Mei 1920, semuanya dipuncaki dengan permohonan maaf pemerintah pada PKI, sebuah peran antagonis dan dagelan yang tidak lucu, Ada negara yang meminta maaf pada pihak yang pernah memberontak pada pemerintahan yang sah.

Jokowi memerintahkan LBP untuk mencari kuburan korban PKI, INGAT! PKI telah membantai sejak 1945, 1946, 1962, 1963, 1964, 1965 sampai 1968 PKI, apa yang dialami oleh Gerombolan PKI merupakan resiko dari SIAPA MENABUR ANGIN AKAN MENUAI BADAI. Artinya sikap memutarkan balikkan fakta sejarah akan membuat satu gerakan pengganyangan PKI akan kembali bergerak, dan itu merupakan kepastian sejarah.

Jokowi telah menyiapkan killing ground untuk dirinya dan para pemimpi PKI, Kenapa demikian?
Umat Islam akan dan pasti Bersatu, NU dengan Bansernya, Muhammadiyah dengan KOKAMnya, PII dengan Brigadenya dan KAPPI, HMI dengan KAMInya, Laskar Santri, Laskar Masjid, ditambah dengan FPI, Taruna Muslim, BARAK, KOBAR, GBN, FAK, FAKI, AAK, dan satuan perlawanan lainnya, TNI semua angkatan dan POLRI jelas akan membuktikan sumpah prajurit dan sumpah bhayangkara mereka bahwa PKI adalah musuh negara.

Artinya, Jokowi dan Gerombolan PKI anda jangan bermimpi untuk membuat PKI sang pengkhianat bangsa untuk hidup kembali. Dengan demikian sangat jelas dan terang benderang siapapun yang secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan membangun kembali PKI dia akan mengulangi nasib yang sama, yakni akan terkubur dalam kubur yang sama, sebelum terulang hal yang sama, hentilkanlah cara-cara yang hanya akan berujung dengan Prahara, huru-hara serta pertumpahan darah yang pemicunya adalah PKI yang mencoba untuk menyiapkan Kudetanya yang ke-3.

SEJARAH INDONESIA TIDAK MEMBERI RUANG, PELUANG DAN POSISI UNTUK KAUM ANTI TUHAN, ANTI KEMANUSIAAN, PENENTANG ALAM, ANTI DEMOKRASI DAN IDIOLOGI USANG. PKI PASTI AKAN DIGILAS OLEH KAUM BERTAUHID DENGAN KEYAKINAN PENUH PADA TUHAN YANG MAHA ESA YAITU ALLAH SWT YANG SENANTIASA MEMBERI RAHMAT-NYA.

*Founder Indonesia Communist Center (ICC)

FPI Online, Jakarta - Kondisi Ibukota Jakarta dibawah kekuasaan bengis Gubernur Ahok yang menggusur warga miskin, berbuat sewenang-wenang, kasar dan suka memaki membuat keprihatinan Umat Islam dan para alim ulama di daerah.

Para Alim Ulama yang tergabung dalam Aliansi Ulama Madura (AUMA) mengeluarkan seruan untuk membantu ummat Islam Jakarta yang sedang menghadapi kezaliman pemimpin non muslim yang sangat arogan.

Berikut ini seruan Aliansi Ulama Madura (AUMA) untuk membantu ummat Islam Jakarta yang sedang menghadapi kezaliman pemimpin non muslim yang sangat arogan Ahok dan para pendukungnya. Dikutip dari situs NU Garis Lurus:
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Sehubungan dengan adanya musibah yang menimpa saudara-saudara kita ummat Islam di “Jakarta”,
Kami Aliansi Ulama Madura (AUMA) memberitahukan kepada segenap ummat Islam, bahwa membantu dan membela mereka adalah wajib fardlu ‘Ain sesuai dengan kemampuan, paling tidak dengan do’a seperti Qunut Nazilah yang tertera dibawah ini, apalagi dengan semacam Istighatsah dan do’a bersama di Masjid, Musholla dan Majlis-Majlis Ta’lim.

( قنوت نازلة أتاس مصيبة جاكرتا )

أَللَّـهُـمَّ انْـصُــرِ اْلإِسْــلاَمَ وَالْمُسْــلِـمِيْنَ فِيْ “جاكرتا” وَفِيْ جَـمِيْعِ الْـعَـالَـمِ، عَـلَى أَعْــدَائِـهِمْ (Ahok) وَأَعْوَانِهِمْ مِــنَ الْكَـفَـرَةِ وَالْـمُشْــرِكِـيْنَ وَالْـمُـلْـحِـدِيْنَ، أَللَّهُمَّ دَمِّـرْهُــمْ تَدْمِيْرًا، وَصَلىَّ اللهُ عَـلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّّدٍ، وَعَـلَى آلِــهِ وَصَـحْـبِهِ وَسَــلَّمَ، وَالْـحَـمْـدُ ِللهِ رَبِّ الْـعَـالَـمِـيْنَ.

Artinya: “Ya Allah! Berilah kemenangan bagi Agama Islam dan ummat Islam di Jakarta dan di alam semesta, untuk mengalahkan para musuh-musuhnya (Ahok) dan pendukung-pendukungnya yang terdiri dari orang-orang kafir, musyrik dan Mulhidin, Ya Allah hancurkanlah mereka dengan sehancur-hancurnya”.[portalpiyungan]

FPI Online, Jakarta - Belakangan ini diberbagi media sosial ramai memperdebatkan pemberitaan tentang tingkah laku "Islam Nusantara" yang menyanjung Hary Tanoe Bos MNC Group berceramah di masjid dan pesantren, disambut dengan hadroh, santriwati berebut salaman dengan mencium tangannya.

Di lain hari mereka begitu bersemangat menolak dakwah dari seorang habaib yang sudah jelas beragam Islam yaitu ketika Habib Sholeh Al-Jufri  memberikan pengajian umum di Masjid Agung Al-Munawarah Tulungagung, mereka datang sebanyak lima truck berseragam Banser dan GP Anshor membubarkan acara Isra Wal Miraj Nabi Muhammad SAW yang mengundang penceramah Habib Sholeh Al-Jufri dari Ponpes Darul Mustofa, Solo.

Kunjungan Hary Tanoe bermula di Pondok Pesantren Al Tsaqafah milik Said Aqil Siraj di Ciganjur, Jakarta Selatan pada Minggu (13/03/2016). Setelah pertemuan di hari tersebut Hary Tanoe diperkenalkan ke sejumlah pimpinan pesantren lainnya dan diperkenankan bercerah di Masjid juga bersalaman dengan para santri dan santriwati.

Pemandangan ini menjadi miris karena mereka yang selama ini menamakan diri sebagai penebar "Islam Nusantara" begitu akrab dan bisa bermesraan dengan non muslim tapi mereka menentang dakwah seorang ulama yang sangat santun Habib Sholeh Al-Jufri piminan Majelis Rasulullah ketika akan berceramah pada peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW pada Jum'at (22/4/2016) di Masjid Agung Al-Munawarah Tulungagung.

Tanggapan Ketua Ansor Garis Lurus KH. Jakfar Shadiq
“GP Ansor Tulungagung salah sasaran. Habib Sholeh Al Jufri dari Solo adalah Ketua Majelis Rasulullah. Beliau secara rutin tiap bulan mengisi pengajian dimasjid kemajoran Surabaya yang mana masjid tersebut dibawah naungan PCNU Surabaya. Beliau juga secara rutin mengisi pengajian dipondok -pondok dan masjid -masjid NU di Madura. Kami Ansor NU GL atau Ansor Aswaja GL sangat kecewa dengan sikap Ansor Tulungagung. Ana pengurus PW GP Absor Jatim sejak 1999 – 2014.

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar template oleh johnwoodcock. Diberdayakan oleh Blogger.