Sesuai UU NO 23 Tahun 2014 Pasal 83

SAAT AHOK RESMI JADI TERDAKWA 
DI PN JAKARTA UTARA
PADA SIDANG PERTAMA 
HARI SELASA 13 DESEMBER 2016

MAKA JOKOWI WAJIB SEGERA TERBITKAN KEPPRES PEMBERHENTIAN AHOK.

JADI TERDAKWA, PEMERINTAH HARUS BERHENTIKAN SEMENTARA AHOK SEBAGAI GUBERNUR

Oleh : Ferdinand Hutahaean
RUMAH AMANAH RAKYAT

Sesuai rencana jadwal persidangan Ahok sebagai tersangka pelanggaran pasal 156 a KUHP tentang penistaan agama yang akan mulai disidangkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 13 Desember 2016 yang akan datang, maka Pemerintah melalui Presiden harus memberhentikan sementara Ahok sebagai Gubernur Kepala Daerah Propinsi DKI Jakarta terhitung tanggal 13 Desember 2016.

Tanggal 13 Desember 2016 nanti, Ahok akan bergelar terdakwa. Maka sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah khususnya pasal 83, Gubernur sekaligus Calon Gubernur DKI Jakarta Nomor Urut 2 yaitu Ahok yang akan menjadi terdakwa dan harus diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Gubernur Kepala Daerah. Ini perintah Undang-undang yang wajib hukumnya dilaksanakan oleh Pemerintah dalam hal ini Presiden.

Ahok memang saat ini dalam status berhenti sementara sebagai Gubernur karena alasan cuti diluar tanggungan sebagai akibat dari keikut sertaannya dalam kontestasi politik Pilkada DKI Jakarta. Ahok sebagai cagub petahana wajib berhenti sementara selama masa kampanye. Itu diatur oleh Undang-undang dan Peraturan KPU. Namun cuti yang dijalani Ahok saat ini adalah hal yang berbeda dengan pemberhentian sementara akibat statusnya akan menjadi terdakwa di pengadilan. Dengan demikian, pemerintah tidak boleh berasumsi bahwa saat ini Ahok tidak perlu dikeluarkan Kepres pemberhentian sementara. Aturannya wajib, ini perintah Undang-undang. Ahok harus diberhentikan sebagai Gubernur ketika berstatus terdakwa. Tidak boleh disamakan dengan cuti sementara karena mengikuti kampanye.

Kementerian Dalam Negeri harus segera mengusulkan draft Kepres pemberhentian Ahok sebagai Gubernur karena telah berstatus terdakwa. Ini mutlak dilakukan, diberhentikan dengan Keputusan Presiden dan harus disampaikan kepublik secara terbuka. Karena dampak dari keputusan ini adalah, selama keputusan pengadilan yang mengadili perkara penistaan agama dengan terdakwa Ahok belum berkekuatan hukum tetap, maka Ahok tetap berhenti sementara dari jabatannya. Berbeda dengan cuti sementara yang dijalani Ahok saat ini, yang akan berakhir ketika masa kampanye selesai. Setelah kampanye selesai, Ahok bisa kembali duduk menjadi Gubernur, itu sesuai aturan. Jadi hal itu berbeda status cuti kampanye dengan diberhentikan sementara karena berstatus terdakwa.

Pemerintah tidak boleh lalai melaksanakan ketentuan yang diatur oleh Undang-undang. UU Nomor 23 tahun 2014 mengatur hal tersebut dengan terang dan tidak perlu penafsiran berlebih. Maka itu, kami mendesak pemerintah, mendesak Kementerian Dalam Negeri, mendesak Presiden, agar pada tanggal 13 Desember 2016 nanti sebelum persidangan dimulai, Keputusan Presiden tentang Pemberhentian Sementara Ahok dari jabatan Gubernur sudah ditanda tangani Presiden. Sebab bila tidak diberhentikan, maka status Ahok masih gubernur aktif dan hanya cuti kampanye, dan hal tersebut melanggar UU Nomor 23 tahun 2014. Jangan sampai pemerintah mengabaikan hal ini karena Pemerintah dalam hal ini Presiden, bisa dianggab melanggar Undang-undang secara sadar. Tentu bila Presiden melanggar Undang-undang secara sengaja bisa ditindak lanjuti dengan pemakzulan.

Kita tidak ingin ada kegaduhan baru atas kasus Ahok ini. Kita harap Presiden menghindari potensi kegaduhan baru dengan menjalankan perintah Undang-undang secara konsisten dan selurus-lurusnya sesuai Sumpah Jabatan Presiden.

Jakarta, 09 Desember 2013

BACA JUGA:

KOMENTAR

Nama

Dakwah,94,Headline,836,Hisbah,42,Hukum,154,Internasional,25,Kabar FPI,165,Kajian Habib Rizieq,196,Kajian Islam,63,Kemanusiaan,39,Nasional,484,Opini,83,Pernyataan Sikap,28,Tokoh,8,Video,73,
ltr
item
Front Pembela Islam: Sesuai UU NO 23 Tahun 2014 Pasal 83
Sesuai UU NO 23 Tahun 2014 Pasal 83
https://3.bp.blogspot.com/-g3Y-ZQ-1f3o/WFCr0OxcZuI/AAAAAAAACyg/9GbwCPmpS7ckk30DpFCyNQTgssAWflMbgCLcB/s1600/Ahok%2Bterdakwah.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-g3Y-ZQ-1f3o/WFCr0OxcZuI/AAAAAAAACyg/9GbwCPmpS7ckk30DpFCyNQTgssAWflMbgCLcB/s72-c/Ahok%2Bterdakwah.jpg
Front Pembela Islam
http://www.fpi.or.id/2016/12/sesuai-uu-no-23-tahun-2014-pasal-83.html
http://www.fpi.or.id/
http://www.fpi.or.id/
http://www.fpi.or.id/2016/12/sesuai-uu-no-23-tahun-2014-pasal-83.html
true
2568237370309595023
UTF-8
Tampilkan Semua Tidak Ditemukan Lihat Semua Baca Selengkapnya Reply Cancel reply Delete By Home PAGES View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE CARI ALL POSTS Not found any post match with your request Halaman Utama Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Pengikut Ikuti THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy