FPI Online, Jakarta - Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) meminta DPR RI untuk mengusut tindakan refresif dari aparat kepolisian yang menyebabkan para ulama habib dan ratusan massa terluka bahkan ada yang meninggal dalam Aksi 4 November 2016 lalu.
 
Pembina GNPF MUI, Habib Rizieq Syihab mengungkapkan, seharusnya tindakan represif dengan menembakan gas air mata tidak boleh dilakukan karena saat itu sedang berlangsung negosiasi antara ulama yang diwakili KH Muhammad Arifin Ilham dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. 
 
"Saat itu jutaan massa berdesak-desakan, mereka berjalan dan berdiri dalam waktu yang lama, banyak mereka yang lelah ditambah lapar dan haus. Ditambah lagi mereka kekurangan oksigen ketika masuk waktu malam, oksigen berkurang sehingga harus berebutan dengan taman kota," ungkap Habib Rizieq saat pertemuan dengan pimpinan DPR RI di Ruang DPR, Jakarta, Kamis (17/11) lalu. 
 
Dalam kondisi seperti itu, kata Habib Rizieq, jangankan ditembak gas air mata, dilemparkan petasan kecil saja bisa menimbulkan kepanikan sampai bisa terjadi sesuatu yang fatal.
 
"Dalam kondisi seperti itu, massa ditembaki gas air mata dan diketahui jenisnya yang very strong (paling kuat), lalu ditembaknya secara bertubi-tubi," ujarnya. 
 
"Kami diberondong tembakan, bahkan tembakan ada yang diarahkan ke peserta aksi. Ada juga tembakan peluru karet. Lalu ada yang dipentungi dan ditabrak dengan motor trail. Mereka dilindas badannya, lehernya dan lainnya. Sehingga dua ratus korban lebih, mereka ada yang patah tulang leher, tangan dan kaki dan sebagainya," tambahnya.
 
Jadi, kata Habib Rizieq, itulah kenapa tindakan represif ini disebut pembantaian, bukan pembubaran aksi. Dan menurutnya, tentara Israel saja dalam menembakkan gas air mata itu ada jeda, tidak seperti polisi Indonesia yang membabi buta tembakannya. Hal tersebut ia dapatkan infonya dari seorang relawan Indonesia di Gaza, Palestina.
 
"Dan kalau secara logika, mungkin yang korban sebenarnya bisa jauh lebih besar, tapi karena pertolongan Allah jumlah korban itu sedikit," tandasnya.
 
Mendengar pemaparan tersebut, Ketua DPR RI Ade Komarudin berjanji akan meneruskan pemasalahan ini dalam rapat DPR RI. "Kami akan mendorong, mengkomunikasikan ini kepada alat kelengkapan yang bertugas untuk pengawasan di sektor penegakan hukum yaitu Komisi III, yang pada 4 November juga memberikan advokasi," kata Ade.
 
"Soal hak-hak tadi, pasti akan kami komunikasikan kepada para anggota tentang hak itu, karena itu memang hak anggota dan kami akan komunikasikan pesan para ulama dan habib yang tergabung dalam GNPF MUI dan akan kami komunikasikan pada rapat konsultasi dan pimpinan fraksi," kata Ade Komarudin. [suara-islam.online]
 

Poskan Komentar

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar template oleh johnwoodcock. Diberdayakan oleh Blogger.