FPI Online - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Almuzzammil Yusuf menegaskan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menyebut 'dibohongi pakai Surat Al Maidah ayat 51 dan dibodohi masuk neraka' saat berdialog dengan warga di Kepulauan Seribu, Rabu (30/9) telah menodai Pancasila.
 
“Pidato Saudara Basuki itu tidak patut disampaikan oleh seorang gubernur yang tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang majemuk ini. Dia telah menodai Pancasila sila Ketuhanan yang Maha Esa dan sila Persatuan Indonesia.” tegas Muzzamil dalam keterangannya yang diterima Suara Islam Online, Senin (8/10/2016).
 
Menurut Ketua DPP PKS Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini pernyataan Ahok tersebut jangan hanya dilihat dalam konteks Pilkada tapi lebih dari itu, sangat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dia tidak hanya menghina ajaran dan umat Islam tapi juga pernah menghina ajaran agama Kristen yang menyatakan Kristen adalah agama konyol dalam rapat resmi Pemprop DKI Jakarta.
 
“Pernyataannya memperlihatkan dia telah menodai sila Ketuhanan yang Maha Esa. Wujud dari sila ini adalah sikap saling toleran, menghargai dan menghormati ajaran agama yang berbeda-beda. Dia abaikan ini semua.” terangnya
 
Akibat dari pernyataannya, tegas Muzzammil, dia berpotensi menyulut kemarahan umat beragama sehingga menodai sila Persatuan Indonesia. “Di Jakarta dia adalah gubernur bagi semua umat beragama. Dia seharusnya memberikan teladan dengan menjaga ucapannya supaya tidak menghina keyakinan ajaran agama supaya tidak terjadi perpecahan antar antar warga.”  jelasnya.
 
Kendati demikian, Muzzammil menghimbau agar masyarakat  dapat mengendalikan diri, tidak terpancing emosi, silahkan memproses secara hukum. "Dan karena kita negara hukum silahkan jika ada warga yang ingin memprosesnya secara hukum. Mari kita hormati aturan dan proses hukum yang berlaku." ajaknya.
 
Karena ini masuk kasus penghinaan terhadapap agama dan umat beragama masuk dalam pidana umum, kata Muzzammil, Kepolisian harus memproses pengaduan dari masyarakat.
 
"Bukti penghinaannya jelas. Meskipun yang bersangkutan meminta maaf proses hukum harus tetap berjalan. Karena ini masuk pidana umum. Jadi tidak perlu dikaitkan dengan surat edaran Kapolri tentang Pilkada. Apalagi yang bersangkutan adalah bakal calon. Belum ditetapkan KPUD sebagai calon resmi gubernur." tegasnya. [Suara-Islam.online]
Label: ,

Poskan Komentar

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar template oleh johnwoodcock. Diberdayakan oleh Blogger.