KETUHANAN YANG MAHA ESA (1/3): HUBUNGAN AGMA DAN NEGARA DALAM  NEGARA PANCASILA

           Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sila pertama dalam Pancasila. Sebelumnya bunyi sila pertama adalah "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" yang kemudian, dengan berbagai alasan, dihapuskan lalu diubah dengan kalimat "Yang Maha Esa" sebagaimana yang sekarang kita kenal sebagai Sila pertama Pancasila.[1] Sila pertama ini kemudian ditegaskan kembali dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 29 ayat 1 yang berbunyi "Negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa."

            Sesungguhnya sudah dapat dibayangkan apa maksud sila Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi masih saja ada kalangan-kalangan, terutama liberal, yang membuat tafsiran-tafsiran aneh terkait sila pertama ini, seperti  mengatakan Indonesia negara sekuler atau yang dimaksud Ketuhanan yang Maha Esa adalah "Ketuhanan yang berbudaya" dan tafsir-tafsir rancu lainnya. Kalau mau jujur, apa yang kalangan liberal lakukan itu tidaklah dalam rangka memahami Pancasila dengan benar, melainkan adalah upaya melakukan penyesatan sistematis, agar bagaimana caranya sesuai dengan agenda dan kepentingan mereka.

            Bila dijabarkan lebih lanjut, sila Ketuhanan yang Maha Esa memberikan konsep turunan mengenai tentang dasar fondasi dibangunnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Padmo Wahyono menyebutkan bahwa dalam Pancasila, negara tidak terbentuk hanya karena konsensus tiap individu yang merdeka belaka, sebagaimana pandangan liberal, melainkan "atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas,..."

            Sila pertama Pancasila ini memperjelas hubungan antara agama dan negara yang dianut Indonesia yang mana secara jelas menafikan klaim bahwa Indonesia negara sekular. Negara sekular adalah konsep kenegaraan yang menghendaki negara untuk tidak memberikan peran kepada agama pada ranah publik kenegaraan.[2] Negara Sekular dibangun diatas pemikiran sekularisme, yang menekankan pada epistemologi dualisme dan dikotomi atau pemisahan terhadap "agama dan sains, jiwa dan raga, obyektif dan subyektif, rasional dan empiris seperti dua kutub yang tak pernah bersatu."[3]

            Argumentasi yang digunakan oleh pendukung negara sekular terkadang disusun "seolah-olah" demi kepentingan agama. Mereka berargumen bahwa agama adalah hal yang tinggi, suci, luhur lagi sakral, karena kesucian dan keluhurannya mereka menolak bila agama ditarik dalam urusan politik yang profan dan kotor. Argumen ini pernah digunakan oleh Soewirjo, yang pernah menjabat sebagai ketua umum PNI, dalam perdebatan di Majelis Konstituante.[4]

            Justru argumentasi tersebut patah lewat pernyataan kalau agama itu suci dan luhur, kalau benar begitu seharusnya agama wajib jadi pegangan bernegara dan berpolitik, kalau seandainya menginginkan politik itu bersih, bukan pasrah dengan kondisi politik yang kotor, sehingga kita seterusnya berkotor ria dalam kubangan lumpur politik, tanpa mau membersihkan diri. Membersihkan kotoran hanya bisa dilakukan dengan sapu yang bersih, begitu juga politik, mau politik bersih, jadikan agama sebagai pegangan. karena itu, agama tidak bisa dan tidak boleh dipisahkan dari negara.

            Oemar Senoadji mengatakan bahwa ciri negara hukum Indonesia adalah tidak ada pemisahan yang jelas atau rigid antara hubungan agama dan negara, bahkan memiliki hubungan yang harmonis satu sama lainnya. Akan tetapi, pandangan ini menurut Tahir Azhary, menimbulkan kesan bahwa seolah ada kemungkinan pemisahan antara agama dan negara pada konsep negara hukum Pancasila. Justru, menurut Tahir Azhary, tidak boleh ada dalam konsep negara hukum Pancasila pemisahan antara agama dan negara, baik mutlak ataupun nisbi, karena segala bentuk pemisahan antara agama dan negara adalah bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.[5] -bersambung

Oleh: Ali Alatas, SH
Ketua FMI (Front Mahasiswa Islam)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1]Hal ini adalah polemik tersendiri yang memerlukan pembahasan yang tersendiri pula mengenai sejarah dan legalitas penghapusan tujuh kata tersebut.

[2]Hamid Fahmy Zarkasyi, Misykat; Refleksi Tentang Westernisasi, Liberalisasi, dan Islam,(Jakarta;INSIST-MIUMI, 2012), h.190

[3]Hamid Fahmy Zarkasyi, Misykat; Refleksi Tentang Westernisasi, Liberalisasi, dan Islam,(Jakarta;INSIST-MIUMI, 2012), h.190

[4]Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949), (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 82

[5] Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Negara Madinah dan Masa Kini,(Jakarta; Kencana, 2007), h. 94

Poskan Komentar

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar template oleh johnwoodcock. Diberdayakan oleh Blogger.