FPI Online Jakarta - Beredar sebuah petisi pembubaran Majelis Ulama Indonesia (MUI) di laman change.org. Petisi ini muncul setelah MUI berpendapat Gubernur DKI Jakarta Ahok telah melakukan penghinaan terhadap Alquran dan ulama. 
 
Petisi yang telah ditandatangani lebih dari 10 ribu pendukung itu ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Lalu, bagaimana tanggapan MUI?. 
 
"Santai aja. Salah apa MUI, salah apa?," jawab Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin saat ditanya mengenai petisi pembubaran MUI usai pembukaan INDHEX 2016 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis siang (20/10/2016). 
 
Kyai Ma'ruf menyadari, pasca keluarnya sikap keagamaan MUI yang menyimpulkan Ahok telah menghina Alquran dan ulama, lembaganya langsung mendapatkan serangan bertubi-tubi. Antara lain adalah tuduhan MUI telah berpolitik. 
 
"MUI tidak pernah ikut berpolitik. Justru karena Ahok masuk wilayah agama, yang bukan wilayah dia, itu wilayah MUI. Makanya orang ribut," ungkap Kyai Ma'ruf. 
 
Rais Aam PBNU ini kemudian meluruskan. Sejatinya pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu tentang Surat Al Maidah ayat 51 itulah yang telah memancing keributan. Ujungnya hampir semua kalangan menanyakan hal tersebut kepada MUI. Sehingga MUI harus menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. 
 
"Bukan MUI yang masuk wilayah politik, Ahok yang masuk wilayah agama. Bukan MUI yang bikin gaduh, Ahok yang bikin gaduh," tegas Kyai Ma'ruf. 
 
MUI, lanjut mantan anggota Wantimpres selama dua periode ini, lantas mengendalikan kegaduhan itu supaya tidak disikapi dengan cara-cara kekerasan dan main hakim sendiri. MUI kemudian mengarahkan agar kasus tersebut diselesaikan secara beradab melalui proses hukum. 
 
"Jangan ada kekerasan. MUI mengendalikan kegaduhan supaya tersalur dengan bagus. Alhamdulillah bagus kan," tandasnya. [Suara-Islam.Online]
Label: ,

Poskan Komentar

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar template oleh johnwoodcock. Diberdayakan oleh Blogger.