Oleh: Ali Alatas, Ketua Umum Front Mahasiswa Islam

Dalam dunia klenik atau perdukunan dikenal istilah Pesugihan. Pesugihan yang dimaksudkan memang bermacam-macam bentuk dan sifatnya, juga bervariasi ditiap daerahnya. Akan tetapi.  kurang lebih hampir semuanya seragam, yaitu suatu usaha mencapai sesuatu yg kita harapkan, apakah itu kekayaan, kecakapan, kesaktian dan lain sebagainya, termasuk juga kekuasaan, dengan cara meminta Bantuan Iblis. Si Iblis pun akan minta sejenis tumbal ada yang meminta binatang-binatang dengan jenis tertentu, bahkan kabarnya tidak jarang meminta nyawa manusia.

Lalu apa kaitannya perilaku musyrik tersebut dengan politik? Indonesia yang menganut sistem demokrasi tidak langsung, menggunakan pemilihan umum atau pemilu sebagai ajang pencarian para pemimpin bangsa, yang ditentukan lewat suara terbanyak. Kenyataan yg ada selama ini, demokrasi di Indonesia amatlah mahal. Bayangkan saja kebutuhan proses pemilu kita dari berbagai kebutuhan seperti kertas suara, biaya kotak suara, biaya tenaga kerja, biaya keamanan dan lain sebagainya, bila ditotal membutuhkan dana mencapai lebih dari dua puluh triliun rupiah.

Mahalnya proses politik di Indonesia bukan hanya pada pengeluaran negara tapi juga pada si calon yang ingin memajukan dirinya baik sebagai legislatif maupun eksekutif, baik setingkat kabupaten/kota sampai level nasional. Para calon memerlukan suara yang cukup banyak agar bisa maju, tapi ini memerlukan dukungan voters yang banyak dan tentu juga membutuhkan modal yg besar mencapai miliaran rupiah. Modal yang besar ini diperuntukan untuk kampanye memenangkan dirinya, seperti spanduk, selebaran, tim sukses dan tidak jarang pula biaya "serangan fajar."

Bayangkan saja untuk menjadi wakil rakyat di Lembaga legislatif membutuhkan dana ratusan juta bahkan miliaran, menjadi pemimpin di daerah setingkat kabupaten kota juga butuh puluhan miliar, untuk jadi gubernur bahkan sampai ratusan miliar, apalagi menjadi presiden. Demokrasi di Indonesia yang mahal selama ini menjadikan akses rakyat terhadap proses politik menjadi kian tertutup karena tidak semuanya dapat menyanggupi kebutuhan biaya tersebut.

Akses kepada politik yang mahal ini juga yang menyebabkan banyak para calon harus memutar otak mencari dana tersebut. Dari sinilah masuknya "bisikan setan" hingga janganlah heran walaupun para anggota legislatif ataupun para kepala daerah memiliki gaji yg tidak kecil, tetapi tetap melakukan korupsi. Yang juga tidak jarang adalah para calon tersebut meminta bantuan dana kepada para konglomerat.

Ada pepatah mengatakan "there is no such as free lunch", tidak ada makan siang yang gratis, begitu juga kucuran dana dari para pengusaha tersebut terkadang biasanya disertai komitmen untuk menggolkan proyek atau minimal menjaga posisi mereka supaya tidak diusik oleh berbagai macam peraturan. Demi kepentingan "balas budi" para legislatif atau eksekutif tadi, kepentingan rakyat banyak pasti akan dijadikan tumbal, contohnya penggusuran demi kepentingan pembangunan mall atau real estate dan lainnya.

Kenyataan sekarang ini, demokrasi Indonesia amatlah mahal dan karena mahalnya bila mereka yang ingin mengikuti kontestasi politik di Indonesia harus merogoh koceknya dalam-dalam. Di sinilah para pintu masuk untuk korporasi hitam dengan membantu biaya pemenangan si calon. Pola ini mampu membuat semacam privilege bagi korporasi untuk mempengaruhi kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintahan. Ini adalah akibat dari tersanderanya para pemangku kebijakan karena balas budi tadi.

Proses politik seperti inilah yang penulis maksud sebagai pesugihan politik. Dampak dari pesugihan politik ini dari segi Politik ini menutup akses bagi mereka rakyat umum yang memiliki kemampuan yang mumpuni dan ingin terlibat dalam pembenahan negara, akan tetapi harus gigit jari akibat tidak memiliki modal yang cukup. Dari segi ekonomi,  pesugihan politik dapat berpotensi mematikan persaingan yang sehat karena perilaku "balas budi" para penguasa seakan memberikan hak monopoli kepada pendonornya.

Semakin proses ini dibiarkan maka baik institusi politik yang diwakili pemerintahan maupun institusi ekonomi seperti korporasi negeri ini akan mengarah kepada apa yang dinamakan sebagai extractive institution atau institusi yang menghisap segala sumber daya negaranya dengan sewenang-wenang dengan menghiraukan kepentingan rakyatnya, pendeknya digambarkan dengan kata zalim. Menurut Acemoglu dan Robinson, penulis why nation fails, Institusi ekstraktif akan mengarahkan suatu negara pada kegagalannya.

Tentunya kita tidak mau Indonesia menjadi bangsa yang gagal, sehingga perlu pemecahan untuk menghilangkan praktek pesugihan politik. salah satu hal yang kiranya dapat memecahkan perkara ini adalah dengan berkaca dengan proses pemilihan umum tahun 1955, yang mana partai-partai yang ada masih memiliki platform yang jelas seperti contohnya PNI dengan ide nasionalis sekularnya, Masyumi dan NU yang kental dengan identitas keislaman (keduanya juga memliki perbedaan corak), bahkan PKI sekalipun dengan komunismenya.

Kondisi saat ini seluruh partai dibuat tidak didasarkan pada ide atau visi dan misi, tapi sering kali dibentuk atas dasar sakit hati ataupun hanya sekedar ambisi politik yang tidak kesampaian di partai lainnya. Rakyat juga dalam pemilihan umum diajak hanya melihat calon yang dipilih bukan ide atau visi dari partai pengusung. Padahal, platform yang jelas menyebabkan basis pendukung yang jelas juga, hingga para pendukungnya tidak sungkan menyumbang untuk memenangan partainya tanpa harus bergantung dari sumbangan korporasi.

Pesugihan politik harus dihentikan, salah satu caranya adalah membangun kemandirian partai yang dapat dimulai dari memperjelas visi dan misinya. Sebagai penutup ada pula info yang beredar, mengatakan bahwa salah satu biaya yang dikeluarkan oleh politisi untuk memenangkan dirinya adalah pergi kedukun-dukun dan melakukan pesugihan, secara harfiah. Kalau ini benar kemusyrikan ini terjadi, maka politik di Indonesia bukan didasarkan pada pertimbangan rasio melainkan hawa nafsu belaka, yang hanya memikirkan kepuasan pribadi bukan kemaslahatan negeri.

Ali Alatas, Ketua Umum Front Mahasiswa Islam (FMI)

Poskan Komentar

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar template oleh johnwoodcock. Diberdayakan oleh Blogger.