FPI Online, China - Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR Okky Asokawati  meminta DPR RI mengambil peran dalam menyikapi kebijakan pemerintah komunis China di Xinjiang yang melarang pegawai negeri, mahasiswa dan anak-anak Muslim di wilayah itu berpuasa pada Ramadhan tahun ini. Menurut Okky kebijakan pemerintah China itu melanggar hak asasi manusia (HAM). 
 
Okky mengungkapkan, DPR melalui Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) bisa meminta organisasi parlemen dunia mendorong parlemen China membantu membatalkan larangan itu. 
 
"Tindakan tersebut telah melanggar Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia Pasal 18 tentang Hak atas Kebebasan Pikiran, Hati Nurani dan Memeluk Agama dan Resolusi Majelis Umum 36/55 pada 25 November 1981 tentang Penghapusan Semua Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama dan Kepercayaan," ungkap Okky melalui siaran persnya, Rabu (8/6/2016). 
 
Sekretaris Dewan Pakar DPP PPP itu juga mendesak parlemen Indonesia memaksimalkan perannya sebagai anggota sejumlah organisasi parlemen internasional seperti International Parliament Union (IPU), ASEAN Parliamentary Asemblay (AIPA), serta Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) untuk melakukan diplomasi secara aktif khususnya kepada parlemen China.
 
"Kami mendorong Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) DPR untuk melakukan langkah khusus konkret untuk merespons praktik diskriminasi terhadap masyarakat muslim di Uighur," tuturnya. 
 
Tidak hanya DPR, kata dia, pemerintah Indonesia juga mendorong Pemerintah China untuk menghormati keberagaman. 
 
Adapun caranya dengan memaksimalkan keberadaan ormas keagamaan di Indonesia agar dapat memjadi agen promosi dalam praktik keberagaman di Indonesia untuk ditunjukan kepada pemerintah dan masyarakat China.
 
"Tokoh-tokoh agama di Indonesia diyakini dapat menularkan cara damai dalam relasi antaragama di Indonesia," tuturnya.

Poskan Komentar

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar template oleh johnwoodcock. Diberdayakan oleh Blogger.