FPI Online, Jakarta – Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara langsung telah memerintahkan kepada Kapori Jenderal Pol Badrodin Haiti dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk menghentikan sweeping atribut dan kegiatan yang berkaitan dengan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Pramono menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, sehingga tidak bisa kemudian polisi dan juga termasuk aparat TNI itu over akting berlebihan melakukan sweeping.
Presiden secara tegas, secara jelas menyampaikan pada Panglima TNI pada Kapolri, untuk segera menertibkan aparaturnya tidak melakukan sweeping. Zaman demokrasi tidak ada lah sweeping-sweeping seperti itu,” Ujar Pramono Anung sebagaimana dilansir merdeka, jum’at(13/5/2016).
Menurut Pramono Anung, Presiden Jokowi lebih menyukai penindakan pelaku penyebaran paham komunis dengan pendekatan hukum dan meminta TNI Polri tidak perlu over akting berlebihan.
Kejadian terbaru Polisi dan TNI secara paksa membubarkan acara diskusi dan pemutaran film yang dicurigai sebagai kegiatan berbau PKI. Seperti pemutaran film dokumenter Pulau Buru Tanah Air Beta yang dituding bagian dari propaganda komunisme dan pembubaran acara peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia di Sekretariat AJI Yogyakarta.[islamedia/mdk]
Label: ,

Poskan Komentar

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar template oleh johnwoodcock. Diberdayakan oleh Blogger.