I. FAKTA-FAKTA.
Melaporkan pada Selasa tanggal 31 Meil 2016 pukul 11.05 s.d 13.00 WIB, bertempat diruang rapat Badan Anggaran (Banggar) di Gedung Nusantara I DPR/MPR RI berlangsung audensi Pansus RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme DPR dengan ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia), Forum Rektor UIN, Forum Pengasuh Pesantren, LPPMI, Askobi, Frant Pembela Islam (FPI), Aliansi Indonesia Damai (AIDA) , Perwakilan korban, OIC Youth, dan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Rapat dihadiri oleh 7 orang anggota Pansus DPR Pimp. Muhamad Syafii.

A. Hadir antara lain :
 a. Priyo Budi Santoso (ICMI), b. Munarman (FPI) c. Hasibullah Satrawi (AIDA) d. Yayan (Perwakilan korban) e. Arif Budiman (OIC Yauth) f. Herikson (ICJR).

B. Adapun yang dilaporkan antara lain sbb :
1. Priyo Budi Santoso ( Wakil Ketua ICMI) mengatakan :
 - Kami meminta DPR untuk berhati-hati dalam memastikan setiap pasal yang terkait dengan pemberatan sanksi, pada dasarnya ICMI menyetujui semangat revisi UU Pemberantasan Terorisme itu.
 - ICMI ingin pastikan tidak ada pasal yang bersifat karet atau multitafsir, maka dari itu ICMI mengingatkan agar setiap pasal memiliki terjemahan definitif, khususnya pasal-pasal yang bersifat berat.
- Hal ini agar jangan sampai terulang peristiwa asal tangkap. Klausus terkait dengan penghormatan terhadap HAM, nilai-nilai, dan kebebasan sipil juga harus dijunjung tinggi.
- UU ini kami usulkan cepat atau lambat jangan ditunda, berat nggak berat agar segera diputuskan.

2. Munarman ( Juru bicara FPI) mengatakan :
- Kami menyoroti mekanisme penetapan daftar kelompok atau individu yang dianggap terkait terorisme, kami mempunyai daftarnya yang kita punya dari PBB, lalu PBB dapat dari Amerika Serikat (AS), nah ini bias karena berasal dari luar.
- FPI juga mengusulkan peninjauan kembali setiap pasal agar tidak bertentangan dengan hukum internasional dan nasional. Aparat hukum juga harus dilatih dalam memberantas kejahatan agar tidak melakukan penyiksaan.
- FPI menolak rencana pemerintah yang ingin mencabut kewarganegaraan dan paspor para terduga teroris, rencana itu terlalu berlebihan dan tak sesuai dengan praktik internasional.
- Aturan tentang hak asasi manusia (HAM) melarang adanya orang yang hidup tanpa kewarganegaraan. Bahkan Amerika Serikat (AS) sendiri sedang melobi agar tahanan Guantanamo diterima di Timur Tengah.
- Ancaman pencabutan paspor dan kewarganegaraan itu tidak layak dan bertentangan dengan hukum internasional
- Ada bias paradigma dalam melihat kasus terorisme, ada kesan menuduh bahwa pelaku teor adalah dari kelompok Islam. Saya menduga paradigma soal pelaku terorisme didasarkan pada tulisan-tulisan RAND Corporation.
- Ada bias paradigma atau berpihak menuduh salah satu ideologi tertentu, disebut oleh pengarah dari tuduhan tidak lain jatuhnya ke kelompok Islam, saya terbuka karena ini gedung rakyat tuduhan itu langsung ke Islam.
- FPI menduga, paradigma soal pelaku terorisme didasarkan pada tulisan-tulisan RAND Corporation, yang selama berpuluh-puluh tahun meneliti tentang aksi teror di seluruh dunia. Bahkan pemerintah yakni Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjiplak pemikiran-pemikiran dari RAND Corporation yang disampaikan di Kongres Amerika Serikat. Dokumen itu menjiplak, alias bahasa sekarang copy-paste, clearly sama enggak ada bedanya.

3. Hasibullah Satrawi (AIDA) mengatakan :
- Kami menemukan adanya penguatan, pentingnya penguatan khususnya kepada korban, penindakan itu bagus tetapi jangan multitafsir. Kegiatan upaya-upaya kita menghadapi terorisme ada yang kita lupakan yaitu korban.
- Para pelaku teroris itu tidak kenal dengan korban karena yang mereka tuju adalah sistem, ketika negara di tuju sebagai teroris maka yang menjadi korban adalah rekan-rekan ini.
- Sampai sekarang negara tidak melakukan apapun pada korban, jenis penanganan yang dibutuhkan para korban adalah darurat atau secepatnya. Kami senantiasa menggedor agar segala kebutuhan korban diakomodir, kami mengusulkan negara menyediakan jaminan medis kepada korban. Kami mengusulkan agar ini menjadi norma agar seluruh rumah sakit dapat melakukan tindakan darurat, agar kompensasi ini tidak menjadi pasal yang mustahil.
- Dampak dari aksi kekerasan itu adalah nyata. Tentang LPSK itu ada UU tetapi tidak ada mekanisme yang jelas, saya rasa itu yang kami sampaikan tentang hak-hak korban.

4. Yayan (Perwakilan korban) mengatakan :
- 14 tahun saya mengalami bom Bali 1, kami tidak merasakan bantuan dari negara. Pada saat itu kami ingin mengevakuasi korban bom Bali 2, rumah sakit meminta kami sabar ini terjadi di bom Bali 2, di bom Mariot 2 saya mengevakuasi korban.
- Tidak ada satu instansipun yang membantu korban semua sangat bertele-tele. Kami dimintakan identitas di polda Metro, seperti kasus Siyono miris pak. Diangkat berkali-kali di media.
- UU terorisme ini mohon agar para korban ini disentuh. 60% korban ini memiliki ekonomi lemah, mereka rata-rata yang tidak punya BPJS, buat kami teror itu hal yang mengerikan, saya adalah korban kedubes Australia, negara tidak ada penanganan. Teman kami itu berguguran itu karena waktu penanganan yang lama pak, kami ingin penanganan korban dipermudah.

5. Arif Budiman (OIC Youth) mengatakan :
- Kasus Siyono itu merupakan sebuah phobia yang berlebihan. Terorisme itu adalah pertanda terjadinya politik global.
- Tuduhan Barat kepada umat islam menjadi phobia yang berlebihan, terorisme adalah stigmatisasi dunia barat kepada Indonesia. Kita jangan terjebak dalam granddesign dunia barat pada negara kita.

6. Herrikson (Instite For Criminal Justice Reform/ICJR) mengatakan :
- Beberapa kali kami bekerja sama dengan Komisi III dalam RUU KUHP. Kita sudah mengirimkan daftar inventarisasi masalah kepada bapak ibu.
- Dalam RUU ini masa penahanan 450 hari, masa penahanan ini melanggar HAM. Kami melihat ada praktik inkomunikasi dalam UU yang lama.
- Dalam konteks RUU ini ada 30 hari penangkapan dan 450 hari penahanan. Ketakutan kami adalah perancang UU ini tidak memahami konteks penahanan.
- Kami tidak mengerti mengapa penyadapan menjadi secara longgar dalam RUU ini. Sampai saat ini kami tidak menemukan penyadapan sebagai bukti penangkapan terorisme.
- Kalau saya ditahan saya harus tahu kenapa saya ditahan, dari beberapa kajian yang kami lakukan pemerintah tidak mempunyai solusi selain pidana mati. Kami menolak. Anak sebagai pelaku ini masih bagian penting dalam RUU ini, anak tidak mempunya niat dalam kegiatan terorisme.
- Terkait hak korban, kami kecewa karena tidak dimasukkan dalam RUU ini, setiap hak korban harus dibuat sesingkat mungkin.

II. Tanggapan dan pandangan dari anggota Pansus sebagai berikut :
a. Muhammad Syafi'i (Ketua Pansus) mengatakaj :
Seharusnya kita berkomitmen membahwa RUU ini melindungi segenap bangsa. Kita berusaha menyerap segala informasi dari semua kalangan. Kami mengapresiasi apa yang bapak ibu sampaikan.
b). Arsul Sani/F-PPP mengatakan :
Saya melihat isi ini UU yang saya bilang bahagia. Ketika kita bicara UU Terorisme pasti kontroversial, namun justru disini saya baru melihat FPI dengan ICJR tidak bersebrangan. Di RUU ini lebih galak dari negara lain, disana tidak ada pencabutan warga negara. Di Inggris itu pencabutan paspor itu ada, pidana mati tidak ada, sekian banyak terjadi kematian tidak wajar ini harus menjadi pertimbangan.
c). Muhammad Nasir Djamil/F-PKS mengatakan :
RUU ini disamping mengedepankan masalah keamanan, namun harus juga mengedepankan masalah HAM. Ini yang menjadi konsen kami DPR sebagai representasi rakyat Indonesia harus mendapatkan informasi. Kadang saya juga bingung dengan keanggotaan Santoso yang hanya 20 orang dikerubut dengan 2000 personil.

C. Pukul 13. 15 WIB acara ICMI, Forum Rektor UIN, Forum Pengasuh Pesantren, LPPMI, Askobi, AIDA, OIC Youth, ICJR dan perwakilan korban selesai situasi kondusif.
Label: ,

Poskan Komentar

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar template oleh johnwoodcock. Diberdayakan oleh Blogger.