FPI Online, Jakarta - Sekretaris Masjid Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, Mansur Amin, menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta Ahok gagal dalam membangun tempat bersejarah di Jakarta.
 
"Kita enggak usah ngomongin Luar Batang. Coba liat Kota Tua, Ahok berhasil nggak di Kota Tua? Enggak. Kalo dia bilang berhasil, kapan kita debat? Saya bilang itu gagal," ungkap Daeng Mansur sapaan akrab Mansur Amin di kawasan Masjid Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (4/5/2016), seperti dikutip Okezone.com.
 
Daeng Mansur ‎meminta untuk dipertemukan langsung dengan Ahok. Karena hingga saat ini Ahok belum berani untuk mendatangi Kampung Luar Batang.
 
‎"Cobalah duduk bareng Ahok sama saya. Jangan anak buahnya dikorbanin. Ahok lebih jahat daripada Belanda," tegasnya.
 
‎Selain itu, Mansur juga sudah mempersiapkan beberapa penelitiannya tentang cagar budaya alam di Jakarta yang gagal dipelihara serta dibangun oleh Ahok.
 
‎"Saya lagi siapkan untuk menuntut Ahok dari sisi kawasan cagar budaya, semoga enggak terlalu lama bisa diekspos. Tuntutannya masih rahasia, masa mau perang strategi diomongin," bebernya. 
 
Terkait aktivitasnya menolak dengan keras rencana penggusuran Kampung Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, Mansur juga mengaku sempat mendapat teror dari orang tak dikenal (OTK) melalui telepon. 
 
"Saya juga sempat ada yang meneror, kemarin ada yang telepon enggak jelas, saya males ngurusnya, kalau mau ketemu langsung saja," ujarnya. 
 
‎Menurutnya, penggusuran Luar Batang oleh Pemprov DKI Jakarta adalah sebuah penjajahan gaya baru yang hanya menguntungkan pihak pengembang.
 
Atas dasar itulah, Mansur tetap mempertahankan Kampung Luar Batang yang juga diketahui masuk ke dalam salah satu cagar budaya di Jakarta. Mereka menggandeng pengacara kondang Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukumnya.
 
‎"Saya sudah ketemu dengan Pak Yusril makan malam. Pak Yusril udah pesan terus berjuang. Berjuang sama-sama, intinya, ya kita jihad fisabillah lah‎," tukasnya.
 
Urus KTP tak Dilayani
 
Mansur juga mengungkap, sebagai akibat dari penolakan warga Kampung Luar Batang terhadap rencana penggusuran, sebagian warga kini tidak dilayani ketika hendak mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP)‎. 
 
"Coba sekarang tanya ke kelurahannya, di Penjaringan itu di RW tertentu enggak bisa bikin KTP," ujar Mansur. 
 
Menurutnya, hal tersebut adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia dimana setiap warga negara berhak dan dilindungi untuk memperoleh pelayanan dari pemerintah.
 
"Ini sudah bentuk pelanggaran, enggak bisa kaya begitu, setiap warga negara dilindungi haknya. Ditanya kenapa enggak bisa? Katanya perintah dari atas," jelas Mansur.
 
Dirinya juga menceritakan bahwa sebelumnya terdapat salah satu warga yang ingin mengurus KTP untuk diakui di Kampung Luar Batang. Namun, pihak Kelurahan Penjaringan justru menolak serta tidak melayani pengurusan KTP untuk warga tersebut.
 
"Itu saya dapet laporan Bu RT ke kelurahan, ada yang baru punya mantu, kan pisah KK, saat ngurus KK ditolak sama petugas kelurahan," pungkasnya.
Label: ,

Poskan Komentar

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar template oleh johnwoodcock. Diberdayakan oleh Blogger.