FPI Online, Jakarta  - PT Agung Podomoro Land mengklaim membiayai penggusuran kawasan prostitusi Kalijodo di Penjaringan, Jakarta Utara, akhir Februari lalu. Menurut Direktur Utama Ariesman Widjaja perusahaannya mengeluarkan enam miliar atas permintaan Gubernur Ahok.

Uang sebesar itu, kata Ariesman yang menjadi tersangka penyuap kontribusi tambahan pulau reklamasi, digunakan untuk mengerahkan 5.000 personel gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja, kepolisian, dan tentara untuk menggusur wilayah yang bersisian dengan Kanal Banjir Barat tersebut.
 
Pengakuan Ariesman itu disampaikannya kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), seperti dimuat dalam pemberitaan Koran Tempo edisi Rabu, 11 Mei 2016 lalu. Penyidik menemukan memo permintaan Ahok itu di kantor Ariesman dalam penggeledahan 1 April 2016.
 
Selain memo itu, penyidik dikabarkan menemukan perjanjian 12 proyek pemerintah yang dikerjakan Podomoro. Salah satunya membanagun rumah susun sewa sederhana Daan Mogot, Jakarta Barat. “Proyek-proyek itu merupakan kewajiban tambahan yang diminta pemerintah Jakarta atau Gubernur Basuki Tjahaja Purnama,” kata Ariesman, tersangka suap reklamasi.
 
Menurut Ariesman, biaya proyek yang dikeluarkan Podomoro itu akan diganti pemerintah melalui pemotongan kontribusi tambahan pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Padahal, DPRD Jakarta batal mengesahkan peraturan tersebut setelah KPK menangkap Mohamad Sanusi, yang menerima suap dari Ariesman yang meminta kontribusi diturunkan dari 15 menjadi 5 persen.
 
Selain Podomoro, kata Ariesman, pemegang izin reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta mengerjakan proyek pemerintah seperti yang dikerjakan Podomoro. “Tapi saya tidak mengetahui di mana dan pekerjaannya apa saja,” ujarnya.
 
Anehnya, kesaksian Ariesman dibantah oleh petinggi Podomoro lain. “Untuk Kalijodo, setahu saya kami tidak ada kontribusi apa pun,” kata Senior General Manager PT Agung Podomoro Land Alvin Andronicus, kemarin. Namun, ia mengakui bahwa rumah susun Daan Mogot dibangun oleh perusahaannya sebagai bagian dari kewajiban pengembang.
 
Ahok sendiri membantah bila dirinya menerima dana sebesar enam miliar dari Podomoro untuk penertiban Kalijodo, sebagai bentuk barter atas reklamasi.
 
"Aku tidak pernah tahu duit yang enam miliar ini apa," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (12/5/2016) malam, seperti dikutip Tribunnews.com. Ahok mengaku kesal dengan beredarnya data yang disebutnya fiktif itu. 
 
Meski demikian, Ketua KPK Agus Rahadjo seperti dikutip Bisnis.com, mengaku akan terus mendalami temuan pihaknya itu. "Itu sedang kita selidiki juga, jadi kita sedang menelusuri dasar hukumnya barter apa, ada tidak payung hukumnya. Jadi proses yang sedang berjalanlah. Dari situ nanti kita melangkah. Makanya digali, mudah-mudahan kita bisa temukan," tambah Agus.
 
Label: ,

Poskan Komentar

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar template oleh johnwoodcock. Diberdayakan oleh Blogger.