Wakil Ketua DPR Fadli Zon‎ membela Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait audit pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI. Ia pun mendoakan Ahok menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 
 
"Saya kira kita mudah-mudahan berumur panjang sampai dia (Ahok, red) mendapat rompi oranye (tersangka KPK, red)untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan," kata Fadli di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/4/2016).
 
Sindiran Fadli ini terkait pernyataan Ahok kepada salah seorang pimpinan BPK, Prof. Edy Mulyadi, sehari sebelumnya. Saat di Balai Kota, Ahok mengaku telah mendoakan Prof Edy agar berumur panjang agar kelak bisa melihatnya menjadi presiden. "Bilangin, Ahok udah doain dia umur panjang supaya dia lihat Ahok jadi presiden," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu (13/04) lalu. 
 
Penilaian Ahok yang menyebut hasil laporan pemeriksaan audit investigasi BPK terkait kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras ngaco dianggap Fadli sebagai jurus mabok dari Ahok. ‎"Apa lagi dia mengatakan umur panjang dan berdoa, saya kira ini sudah jurus halusinasi," ucapnya. 
 
Menurut dia, Ahok harus bertanggung jawab atas kasus lahan Rumah Sakit Sumber Waras‎. "Dia bantah dengan alasan-alasan yang seperti itu, menurut saya sih sudah jelas ada korupsi di situ dan Ahok harus bertanggung jawab di dalam masalah Sumber Waras itu terang dan jelas," pungkasnya.
 
Kasus RS Sumber Waras bermula saat Pemprov DKI membeli lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) senilai Rp 800 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan DKI 2014.
 
Oleh BPK, proses pembelian itu dinilai tidak sesuai dengan prosedur, dan Pemprov DKI membeli dengan harga lebih mahal dari seharusnya sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp191 miliar.
 
BPK juga menemukan enam penyimpangan dalam pembelian lahan Sumber Waras. Enam penyimpangan itu dalam tahap perencanaan, penganggaran, tim, pengadaan pembelian lahan RS Sumber Waras, penentuan harga, dan penyerahan hasil.
 
Meski demikian, Ahok tetap berpandangan bahwa tidak ada kerugian negara dalam pembelian lahan tersebut. Kasus itu pun masih diselidiki KPK untuk memastikan ada atau tidaknya tindak pidana.
 
Sumber: Suara-Islam.Online
Abdullah / Ratono Efendi
Label: ,

Poskan Komentar

  1. Alaahhh banyak omong lu semua. Elu semua yang perampok gaada otak. Ahok kerja buat rakyat. Elu ga bersyukur malah mojokin ahok. Pilih sono ahmad dhani sama yusril biar tolol jakarta ini

    BalasHapus

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar template oleh johnwoodcock. Diberdayakan oleh Blogger.