FPI Online, Jakarta - Pemerintah melalui Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), secara resmi mengeluarkan keputusan melarang kegiatan dan aktivitas organisasi kemasyarakatan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar).

Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) bernomor 93 tahun 2016, Kep-043/A/JA/02/2016 dan 223-865 tahun 2016.

Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejagung, Adi Toegarisman mengatakan keputusan bersama itu tentang perintah dan peringatan kepada mantan pengurus, mantan anggota, pengikut dan/atau simpatisan organisasi kemasyarakatan Gafatar atau dalam bentuk lainya untuk menghentikan penyebaran kegiatan keagamaan yang menimpang dari pokok agama Islam.

"Ada lima point keputusan bersama yang dikeluarkan terkait Gafatar," kata Adi di Gedung Kejagung, Kamis (24/3/2016), dikutip dari Inilah.com.

Ia menjelaskan, yang pertama itu memberi perintah dan peringatan kepada mantan pengurus, mantan anggota, pengikut dan/atau simpatisan Ormas
Gafatar atau dalam bentuk lainnya dilarang dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum.

"Untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok ajaran agama itu," jelasnya.

Kemudian, keputusan bersama memberi perintah dan peringatan untuk menghentikan penyebaran, penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok ajaran Islam.

"Ketiga, jika nanti poin pertama dan kedua itu tidak diindahkan, maka dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk organisasi dan badan hukumnya. Jadi bukan hanya perorangan yang disanksi, tapi badan hukum juga dengan ancaman 5 tahun," ujarnya.

Keempat, kata Adi, masyarakat diminta untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan atau tindakan melawan hukum kepada Gafatar atau dalam bentuk lainnya. "Jika masyarakat tidak mengindahkan poin keempat, maka dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya.

Di samping itu, lanjut Adi, keputusan bersama memerintahkan kepada aparat pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan serta pengawasan pelaksanaan keputusan ini.

"Keputusan bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Februari 2016, ditandatangani oleh Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri," tandasnya.

Sumber : SI/adhila
Red : Abdullah 
Label: ,

Poskan Komentar

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar template oleh johnwoodcock. Diberdayakan oleh Blogger.