DPP Lembaga Informasi Front (LIF)

Abdullah SS.

FPI Online, Jakarta - Banyak komentar bahwa bila umat islam mengkampanyekan gubernur muslim merupakan sikap rasis, fasis, intoleran dan anti kebhinekaan. Bahkan kalimat tersebut bukan hanya keluar dari mulut orang luar islam tapi di umat islam sendiri. Mereka mencemooh dengan kata “KALO NDAK MAU IKUT KEBHINEKAAN PINDAH AJA KE ARAB”.

Sebenarnya banyak kalimat semacam itu merupakan kekonyolan yang keluar dari orang yang buta perintah Allah dan juga buta Konstitusi.

Sangat banyak ayat yg menerangkan tentang pelarangan umat islam memilih pemimpin non islam, tapi bukan hal ini yang ingin kami bahas. Kami ingin bicarakan konstitusi, benarkah bila kita taat perintah Allah sebagaimana dalam al quran bertentangan dengan konstitusi?.

Sebagaimana perintah Allah dalam al quran untuk solat zakat dan sebagainya itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim taat tunduk pada syariat. Lalu apa yang dimaksud dengan syariat ini?

Dalam Kamus bahasa indonesia syariat adalah /sya·ri·at/ n Isl hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah Swt., hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Alquran dan hadis: Alquran adalah sumber pertama dari  Islam.

Jadi kemutlakan kehidupan umat islam adalah berpanduan pada Al quran dan Hadist. Pelaksanaan hukum syariat itu sendiri adalah merupakan ibadah.

Dalam aturan bernegara kita berpegang pada konstitusi dengan landasan Pancasila dan UUD 45, Sudah sangat jelas Sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa merupakan penunjukkan bahwa setiap warga haruslah mempunyai kaidah ketuhanan, segala sesuatu yang bertolak belakang dengan nilai ketuhanan, maka tidaklah PANCASILAIS.

Sedangkan pada UUD 45, disebutkan pada Pasal 29
(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal pertama persis dengan Sila pertama Pancasila, sedangkan pasal kedua adalah poin penting Bahwa pemerintah menjamin setiap warga negara untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing.

Dari point diatas, bila ada yang menyatakan seseorang yang melaksanakan penerapan hukum Allah itu bertentangan dengan konstitusi, itu merupakan kebodohan atau mungkin pola pembodohan. Bila masih ada orang yang memanipulasi dengan membenturkan islam dan negara , sebenarnya merekalah orang yang inkonstitusional /kriminal hukum dan anti kemajemukan karena memaksa menipu umat islam untuk memilih seseorang yang tertolak dalam agama islam.

Semoga tulisan ini bisa menjadi penguat keyakinan umat islam dalam memilih pemimpin yg sesuai dengan perintah Allah dan yakin bahwa konstitusi sesuai dengan ajaran islam.

Red : Abdullah


Poskan Komentar

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar template oleh johnwoodcock. Diberdayakan oleh Blogger.