Penulis : Habib Mahdi Muhammad Syahab

Sekretaris DPD FPI Sumatera Selatan

FPI Online, Palembang - Negara Indonesia digaungkan sebagai negara demokrasi, tapi kenapa minoritas begitu berkuasa dan merusak tatanan?

Lihatlah contoh nyata di kota Palembang, rencana Dinas Pariwisata Prov. Sumsel untuk menggelar segala bentuk acara kesyirikan dan ritual menyambut gerhana tidak mempertimbangkan aspek proporsional.

Bukankah jika kita mau jujur menerapkan demokrasi, maka aspek mayoritas dan minoritas harus menjadi pertimbangan, ibarat sebuah perusahaan dengan beberapa komisaris, maka pemegang persentase saham tertinggi tentu mempunyai hak suara yang lebih besar dari yang lain. Dalam semua aspek hal tersebut berlaku.

Begitpun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah yang baik tidak hanya memberikan himbauan dalam menjaga persatuan dan kesatuan dengan dalih bhinneka tunggal ika namun mereka harus  mempertimbangkan aspek kuantitas mayoritas dan minoritas. Diskriminasi mayoritas terhadap minoritas tidak boleh ada, namun tirani minoritas terhadap mayoritas jauh lebih berbahaya

Kehidupan manusia ibarat air, harus dibiarkan mengalir dan tidak boleh dibendung, debit air yang besar jika dibendung satu waktu akan menimbulkan dampak buruk bahkan menghancurkan semua apapun disekelilingnya, jika pemerintah mengabaikan kehidupan  mayoritas dan terlalu membesarkan minoritas seperti menampilkan budaya-budaya kesyirikan minoritas di hadapan mayoritas umat Islam Palembang, maka dikhwatirkan gelombang dan gejolak akan muncul dan ada waktunya tidak bisa dibendung lagi, semoga menjadi pertimbangan pengambil kebijakan.

Tulisan ini hanya sebagai bentuk nasehat dan keprihatinan, bukan untuk diperdebatkan dan menimbulka permusuhan, semoga Allah jaga dan lindungi Palembang dan Sumsel serta Indonesia tercinta...

Red : Abdullah

Poskan Komentar

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar template oleh johnwoodcock. Diberdayakan oleh Blogger.