FPI Online, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta supaya kewenangan Detasemen Khusus 88 Antiteror tidak ditambah. Permintaan ini diampaikan terkait dengan rencana revisi UU 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Alasannya, sejauh ini Densus sudah banyak memakan korban.

"Yang penting jangan memberikan kewenangan begitu besar kepada Densus 88, sehingga dengan kewenangannya timbul masalah-masalah seperti kemarin. Belum dijadikan tersangka, mati duluan. Berapa banyak sudah korban yang terduga teroris belum diadili tapi mati dibunuh," ungkap Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Pusat Prof Dr Muhammad Baharun, SH., MA., di Gedung Joeang 45, Menteng Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (19/3/2016).

Baharun menegaskan, cara-cara kekerasan yang dilakukan Densus 88 dalam penanganan kelompok teror sebelumnya dapat menimbulkan kelompok kekerasan baru.

"Bukan terorisme lagi yang muncul tapi kekerasan baru. Jadi harus betul-betul dipikirkan dengan baik. Sejauh mana UU ini bisa efektif tapi tidak memberikan kewenangan berlebih kepada aparat untuk melakukan apa saja," tandasnya.

Pada awal bulan Februari lalu, Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan salah satu usulan dalam draf Revisi UU 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, memuat mengenai definisi dan kriteria mengenai terorisme memuat definisi tentang teror.

Selain membuat definisi jelas mengenai kekerasan dan terorisme, dalam draf RUU Terorisme juga memasukkan pencabutan paspor bagi WNI yang bergabung dengan kelompok bersenjata Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), penahanan bagi seseorang yang ikut memberikan bantuan dan fasilitas kepada kelompok teror, serta penahanan 30 hari bagi seseorang yang melakukan kegiatan berkumpul dan berbicara upaya melakukan tindakan menyangkut dengan teror.

Terkait deradikalisasi, Luhut menjelaskan pemerintah ingin menyelesaikan secara holistik, mulai dari pendekatan agama, pendekatan psikologis, penyidikan hingga pelatihan kerja terhadap narapidana teror agar tidak kembali ke kelompok asalnya.

Kemudian narapidana teror dipenjara akan dikelompokkan, sehingga lanjut Luhut, tidak akan ada pemimpin kelompok teror yang satu penjara bersama-sama dengan bawahan serta pendukungnya. Meski demikan usulan revisi UU Terorisme masih terus dibahas bersama antara pemerintah dan DPR.

Sumber: Rakyat Merdeka Online
Red : Abdullah 
Label: ,

Poskan Komentar

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar template oleh johnwoodcock. Diberdayakan oleh Blogger.