Seperti ramai dibicarakan, Dedi Mulyadi, sejak menjabat sebagai Bupati Purwakarta,  terus berusaha menghidupkan kembali ajaran Sunda Wiwitan, sehingga ia menghiasi Purwakarta dengan aneka patung pewayangan seperti patung Bima dan Gatotkaca, bahkan ditambah dengan aneka patung Hindu Bali.

Dia pun mengaku telah melamar Nyi Loro Kidul dan mengawininya. Selanjutnya, ia membuat Kereta Kencana yang konon katanya untuk dikendarai sang isteri, Nyi Loro Kidul. Kereta Kencana tersebut dipajang di Pendopo Kabupaten Purwakarta, dan diberi kemenyan serta sesajen setiap hari, lalu dibawa keliling Purwakarta setahun sekali saat acara Festival Budaya, dengan dalih untuk membawa keliling Nyi Loro Kidul buat keberkahan dan keselamatan Purwakarta.

Dedi juga menganjurkan agar siapa yang mau selamat lewat di jalan Tol Cipularang agar menyebut nama Prabu Siliwangi. Dan beberapa tahun lalu, Dedi juga pernah menyatakan bahwa suara seruling bambu lebih merdu daripada membaca Alquran.

Selain itu, pohon-pohon di sepanjang jalan kota Purwakarta diberi kain "Poleng", yaitu kain kotak-kotak hitam putih, bukan untuk "keindahan", tapi untuk "keberkahan" sebagaimana adat Hindu Bali, dan Dedi pun mulai sering memakai ikat kepala dengan kembang seperti para pemuka adat dan agama Hindu Bali.

Lalu bagaimana sikap para ulama nasional melihat perilaku Dedi Mulyadi tersebut? Berikut adalah tanggapan mereka:

PROF. DR. KH. DIDIN HAFIDUDDIN

Ulama dan tokoh masyarakat Sunda, Prof Dr KH Didin Hafiduddin membantah klaim yang menyatakan praktik-praktik kemusyrikan yang dilakukan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi adalah bagian dari adat Sunda.

"Itu bukan adat Sunda. Adat Sunda sesuai dengan Islam," kata Prof Dr KH Didin Hafiduddin kepada sejumlah wartawan di Kantor MUI Pusat, Kamis (26/11)

Menurut mantan Ketua Umum BAZNAS itu, masyarakat Sunda adalah masyarakat Muslim yang religius. Sehingga adat kebiasaan yang terlahir pun sesuai dengan ajaran Islam, bukan kepercayaan yang bersifat mistik.

Direktur Pascasarjana Universitas Ibnu Khaldun (UIKA) Bogor ini juga meluruskan makna kearifan lokal (local wisdom) yang disalahartikan dan digunakan sebagai pembenar tindakan kemusyrikan Bupati Dedi.

Menurut Kyai Didin, kearifan lokal bukanlah melakukan tradisi-tradisi yang bertentangan dengan akidah dan syariah seperti yang dilakukan Dedi.

"Kearifan lokal itu bagaimana kita bertindak sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Bukan masyarakat dipaksakan untuk memiliki keyakinan tertentu yang sudah salah dalam pandangan Islam. Kita mengimbau pada Pak Bupati Purwakarta untuk tidak mengartikan kearifan lokal seperti itu," ujar Kyai Didin yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat itu.

Terkait kabar adanya tekanan kepada masyarakat agar bungkam atas aktivitas Dedi, Kyai Didin sangat menyayangkan. Menurutnya pemerintah semestinya memberikan perlindungan dan kebebasan kepada masyarakatnya untuk mengritik pemerintah. Jika dibungkam, itu merupakan awal ketidakbaikan dan justru akan sangat membahayakan.

DR. KH. TENGKU ZULKARNAEN, WASEKJEN MUI PUSAT

Sebagai orang Islam awam, Bupati Dedi Mulyadi disarankan untuk mendengarkan ucapan-ucapan ulama, bukan malah melawan. Hal ini terkait dengan praktik-praktik budaya yang dilakukan Dedi di Purwakarta yang dinilai para ulama sebagai bagian dari kemusyrikan.

"Pantaslah ulama di daerah beliau melakukan koreksi dan teguran. Sebagai orang Islam awam dia harus mendengar ucapan ulama," ungkap Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dr KH Tengku Zulkarnaen kepada Suara Islam Online, di Kantor MUI Pusat, Jl Proklamasi, Menteng, Jakarta, Jumat (27/11).

Sebagai pejabat negara, Dedi juga disarankan supaya menyerahkan segala sesuatu pada ahlinya. Soal agama, tentu saja harus diserahkan kepada Majelis Ulama Indonesia. "Dia bukan ahlinya," kata Tengku.

Demikian pula dalam bidang lain. Ketua Dewan Fatwa Matlaul Anwar itu berpendapat Dedi juga harus menyerahkan persoalan-persoalan terkait dengan keahlian kepada ahlinya. Soal ekonomi diserahkan pada ahli ekonomi, soal adat diserahkan pada tokoh adat, pembangunan diserahkan pekada Bappeda. "Nggak bisa seenaknya, ini negara hukum," katanya.

Terkait soal agama yang Dedi bukan ahlinya, Tengku mengingatkan bahwa negara Indonesia adalah berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa dimana setiap warga negara dijamin untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Jika seorang Bupati melakukan kesalahan dalam persoalan agama, terutama agama Islam, akan bisa merusak rakyatnya yang beragama Islam.

Terkait dengan kearifan lokal (local wisdom) yang selama ini dijadikan kedok pembenaran aktivitas kemusyrikan di Purwakarta, Tengku Zulkarnaen membantahnya. Menurutnya harus dibedakan kearifan lokal sebagai budaya dan agama.

"Kalau merusak agama melanggar sila pertama Pancasila. Bila rakyatnya 90 persen bergama Islam kalau dia rusak rakyatnya juga bisa ketularan rusak," tegasnya.

Tengku Zulkarnaen mendukung upaya koreksi dan teguran yang dilakukan para ulama Purwakarta terhadap Bupati Dedi. Malah ia menyarankan supaya teguran itu tidak hanya lisan tetapi juga tulisan.

KH. HUSNI THAMRIN, PIMPINAN MAJELIS AL-IHYA BOGOR

Konsekuensi menjadi muslim itu harus menjalankan ajaran Islam secara kaffah (sempurna), tidak boleh sebagian-sebagian. Seorang muslim juga tidak boleh mengikuti langkah-langkah setan. Demikian dikatakan Pimpinan Majelis Al Ihya Bogor KH. Muhammad Husni Thamrin saat membahas tafsir surat Al Baqarah 208 dalam pengajian Ahad pagi (29/11/2015) di Bogor.

"Jadi lahir batin, jiwa raga, pemikiran dan perasaan semua harus sesuai ajaran Islam. Jangan ngakunya Islam tapi gaya hidupnya kafir, sekuler, komunis, dan abangan. Itulah yang harus kita benahi supaya kita betul-betul tidak mengikuti ajaran lain kecuali Islam saja. Dan tidak ada embel-embel, Islam kejawen, Islam Kebatinan, Islam Budi Luhur, Islam Pangestu, Sunda Wiwitan, tinggalkan semua itu," jelas ulama Sunda yang akrab dipanggil Abi Thamrin ini.

Dalam kesempatan itu, Abi Thamrin juga membahas masalah yang sedang ramai saat ini yaitu prilaku syirik Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi dan perlakuan Angkatan Muda Siliwangi (AMS) yang melaporkan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq ke Polda Jabar atas tuduhan melecehkan budaya Sunda.

"Dedi Mulyadi itu orang kebatinan, dahulu Purwakarta terkenal sebagai kota santri, kota tasbih, sekarang diubah sama dia. Ingin budaya Sunda Wiwitan dikembangkan, salah satunya assalamualaikum diganti jadi sampurasun," katanya.

KH. ANWAR SANUSI, PIMPINAN PONPES LEMBAH ARAFAH CISARUA BOGOR.

“Saya telah menyimak tausiah habib Rizieq di Purwakarta, TIDAK ADA kalimat yang merendahkan budaya Jawa Barat. Sebagai pendakwah Habib Rizieq wajib bicara semua yang hak. Jangan merendah rendahkan ulama untuk mencari popularitas. 

Saya putra Jawa Barat pengasuh pondok Pesantren Lembah Arafah di Cisarua Bogor, Ketua Dewan Syuro Badan Kordinasi Muballigh Se Indonesia berpendapat tidak ada yang salah dengan tausiah habib Rizieq dan tidak perlu di besar besarkan.”

Sumber: Suara Islam Online

Label: ,

Poskan Komentar

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar template oleh johnwoodcock. Diberdayakan oleh Blogger.