FPI Online, Jakarta - Praktisi hukum dari Pusat Ham Islam Indonesia (PUSHAMI) Aziz Yanuar,SH menilai surat edaran Kapolri tentang penanganan ujaran kebencian (hate speech) itu bukan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak bisa langsung menjerat seseorang.

"Memang masuk aturan negara tapi bukan perundang-undangan. Pembuatnya tidak memiliki kewenangan peraturan perundang undangan. Surat edaran itu tidak bisa dijadikan dasar pemidanaan, untuk menjerat seseorang harus melalui misalnya KUHP atau UU ITE," jelas Aziz kepada Suara Islam Online, Selasa (3/10/2015).

Menurut Aziz, ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan ketentuan pidana lain diluar KUHP antara lain bentuknya penghinaan, pencemaran nama baik atau perbuatan tidak menyenangkan.

Ia mencontohkan, bahasa kasar Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) yang selama ini dipertontonkan di media itu bisa terkena aturan hate speech.

"Beberapa kali jelas bahasa dia kotor, menghina, mencemarkan nama baik, dan perbuatannya tidak menyenangkan. Kalau dia bicara kasar lagi lewat media massa, itu bisa kena jika aturan Kapolri ditegakkan dengan benar," tandas Aziz.

Sumber: SI Online
Red: Farhan
Label: ,

Poskan Komentar

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar template oleh johnwoodcock. Diberdayakan oleh Blogger.