Trans Pacific Partnership, Amalan “Sesat” Jokowi
oleh: Ali Alatas, SH *

Belum lama ini, ketika Sumatera dan Kalimantan sedang dilanda bencana asap tebal yang disebabkan oleh kebakaran hutan, Jokowi sebagai presiden Republik Indonesia justru pergi meninggalkan negeri menuju ke Amerika. Tidak jelas agenda yang dilakukan, banyak yang menghujat ada pula yang tidak bosan membela. Namun setelah sampai di Amerika Serikat dan bertemu dengan Presiden Amerika Obama, Presiden Jokowi memutuskan membatalkan seluruh agendanya yang belum dilakukan dan kembali ke tanah air.

Hal yang justru sangat mengagetkan adalah ketika dalam konferensi pers setelah pertemuannya dengan Obama, Presiden Jokowi mengungkapkan keinginannya untuk bergabung dengan Trans-Pacific Partnership atau biasa disingkat TPP. Tentunya ini amat mengagetkan, bila kita mengingat dulu ketika SBY masih menjabat sebagai presiden, isu untuk bergabung dengan TPP sempat mencuat, akan tetapi SBY sendiri yang kebijakannya cenderung “bermadzhab” Neo Liberal mengurungkan niatan tersebut, akan tetapi sekarang Jokowi justru menginginkan Indonesia bergabung.

TPP sendiri merupakan kerjasama internasional yang melibat sejumlah negara kawasan Asia Pasifik, dengan Amerika Serikat sebagai motornya. Perjanjian kerjasama dalam TPP ini bersifat komprehensif, meliputi liberalisasi berbagai sektor pasar, seluruh barang, jasa dan investasi. Ini artinya apabila Indonesia benar masuk menjadi anggota TPP, maka akan terjadi liberalisasi besar-besaran pada ekonomi Indonesia. Liberalisasi ini akan mengancam prinsip dasar penyelenggaraan ekonomi Indonesia dan berpotensi menghilangkan pemasukan negara dari BUMN dan cukai, yang tidak kecil.

Liberalisasi pasar tersebut nantinya akan menyasar pada penghapusan Daftar Negatif Investasi, yang mengatur pembatasan investasi yang boleh dilakukan oleh perusahaan privat baik dalam negeri maupun asing. Implikasi lainnya adalah tidak boleh lagi pemerintah maupun BUMN untuk memonopoli suatu pasar, termasuk yang sifatnya menguasai hajat hidup orang banyak. Tidak sampai disitu, walaupun TPP dapat memberikan kesempatan Indonesia memperluas pasarnya, akan tetapi sesungguhnya TPP hanya menguntungkan negara pemodal besar seperti Amerika Serikat.

TPP merupakan agenda kapitalisme global yang hendak memperluas hegemoni kekuatan modal besar. TPP sendiri merupakan alat politik dan ekonomi Amerika Serikat dalam memperluas pengaruhnya di negara-negara seperti Indonesia. Jadi, bagi Indonesia TPP tidak akan menguntungkan bahkan Indonesia harus siap-siap kehilangan BUMN, karena dalam konsep pasar bebas, negara tidak boleh mencampuri urusan pasar, negara hanya akan menjadi “polisi tidur”. Ini sangat mengherankan apalagi Jokowi dikenal dengan NAWACITA yang berjanji membangun kemandirian ekonomi bangsa.

Dalam konstitusi kita yakni pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan, Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Begitu juga dalam ayat 3-nya yang berbunyi Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini sesungguhnya sudah menjawab posisi kebijakan penyelenggaraan perekonomian Indonesia yang amat bertentangan dengan konsep dalam pasar bebas yang menghendaki liberalisasi pasar dengan negara yang hanya berperan sebagai pengawas tidak boleh mengatur pasar.

Karenanya, niatan bergabung dengan Trans-Pacific Partnership atau TPP yang dicetuskan Jokowi tidak akan membawa kemashlahatan bangsa secara merata akan tetapi hanya akan menguntungkan segelintir pemodal besar terutama Amerika Serikat. Maka akan timbul pertanyaan pada diri kita, apa yang ada dalam benak Jokowi ketika meniatkan ingin bergabung dengan TPP? Apakah penasehat-penasehat Jokowi yang terkenal cerdas bahkan ada ahli konstitusinya tidak memberikan nasehat kepada Jokowi? Apa justru menyesatkan Jokowi? Maka dari itu kali ini tindakan Jokowi tidak bisa disebut amal shalih seorang pemimpin akan teapi adalah amalan yang “sesat lagi menyesatkan”.

Wallahul musta'an

* Penulis adalah Ketua Umum Front Mahasiswa Islam (FMI)
Label:

Poskan Komentar

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar template oleh johnwoodcock. Diberdayakan oleh Blogger.